BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Penyelewengan anggaran penanggulangan bencana kembali memantik kecaman dari kalangan masyarakat sipil. Empat organisasi di Kabupaten Bandung Barat (KBB), yakni Koalisi Rakyat Bersatu (KIRAB), Barisan Literasi dan Advokasi Daerah (BALAD), Garda Pelawan Korupsi (GALAKSI), serta Imah Lestari, mendesak penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi dana kebencanaan dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti bersalah.
Keempat organisasi tersebut menilai, penyalahgunaan anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan bencana bukan sekadar persoalan pelanggaran administrasi atau kerugian keuangan negara. Jika terbukti terjadi, praktik tersebut juga berpotensi merampas hak masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat dan membutuhkan pertolongan.
Koordinator KIRAB Bandung Barat, Asep Herna, menegaskan bahwa dana kebencanaan semestinya digunakan sepenuhnya untuk melindungi masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar korban, serta mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak.
Menurutnya, tindakan mengorupsi anggaran kemanusiaan merupakan persoalan serius yang tidak boleh ditoleransi. Sebab, di saat masyarakat membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup, anggaran yang seharusnya menjadi instrumen pertolongan justru berisiko kehilangan manfaatnya apabila disalahgunakan.
“Ketika korban bencana kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan anggota keluarga, anggaran untuk membantu mereka harus benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Jika dana tersebut dikorupsi, itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah publik dan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Asep.
DESAK PENEGAK HUKUM TELUSURI ALIRAN DANA
KIRAB, BALAD, GALAKSI, dan Imah Lestari meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama aparat penegak hukum terkait menelusuri secara menyeluruh setiap dugaan penyimpangan anggaran kebencanaan.
Penelusuran tersebut, menurut koalisi, perlu mencakup proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, penyaluran bantuan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana. Pemeriksaan juga harus memastikan apakah bantuan berupa uang, logistik, maupun kebutuhan darurat benar-benar diterima masyarakat sesuai peruntukannya.
Koalisi menegaskan, proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan profesional, tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan pihak yang diperiksa. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Mereka juga meminta agar penanganan perkara tidak berhenti pada pelaksana di lapangan apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan anggaran.
BPBD DAN PEMKAB DIMINTA PERKETAT PENGAWASAN
Selain mendorong penindakan hukum, koalisi mengingatkan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar memperkuat sistem pengawasan penggunaan anggaran kebencanaan.
Menurut mereka, potensi bencana yang dapat muncul sewaktu-waktu menuntut kesiapan pemerintah, bukan hanya dalam penyediaan personel dan logistik, tetapi juga dalam memastikan anggaran dikelola secara akuntabel.
Pengawasan dinilai perlu diperkuat melalui keterbukaan informasi anggaran, pencatatan distribusi bantuan, pemeriksaan berkala, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
Langkah tersebut dipandang penting untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan bantuan tidak terhambat ketika warga berada dalam kondisi darurat.
Koalisi juga meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menjadikan persoalan korupsi dana kebencanaan sebagai peringatan untuk mengevaluasi sistem pengawasan internal. Pengelolaan dana darurat, menurut mereka, harus menempatkan keselamatan dan kebutuhan warga sebagai prioritas utama.
USULKAN HUKUMAN MAKSIMAL, TERMASUK HUKUM MATI
Dalam pernyataan sikapnya, koalisi menyatakan dukungan terhadap penerapan hukuman maksimal bagi pelaku korupsi dana bencana. Bahkan, mereka secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap hukuman mati bagi pelaku yang dinilai melakukan kejahatan tersebut.
Tuntutan itu merupakan sikap yang disampaikan organisasi masyarakat sipil sebagai bentuk penolakan terhadap penyalahgunaan dana kemanusiaan.
