BANGKALAN, KANALINDONESIA.COM: Sebenarnya kasak – kusuk soal sunat menyunat dan potong memotong bantuan dari pusat yang diduga sering dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan – Jatim. Bukan merupakan barang baru lagi, boleh dibilang ibarat gunung es. Tinggal menunggu waktu saja, semuanya akan cair dan terungkap kepermukaan.
Makanya tidak salah, puluhan masyarakat dari Desa Balung Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan – Jatim yang berunjuk rasa ke Disdik Kabupaten Bangkalan. Karena terbungkus rasa kecewa mendalam sampai meneriaki Disdik Bangkalan sebagai sarangnya penyamun (maling) bantuan.
“Di Disdik Bangkalan itu, dari atas sampai bawah korupsi,” ucap Korlap demo, Risang dengan gayanya yang meledak – ledak, Kamis, (15/10/2026).
Secara spesipik, Risang menjelaskan bahwa demo masyarakat Desa Balung ke Disdik Bangkalan tersebut. Adalah menuntut bangunan sekolah yang didirikan diatas tanah hak milik warga dan sudah berstatus SHM, dibongkar.
Menurut Risang, tanah milik warga Balung dengan status SHM tersebut. Sejak di rapatkan di BPN/ATR Bangkalan dan di Sekdakab Bangkalan pada tahun 1986 sudah diakui kepemilikanya. Kemudian tahun 1988 secara tiba – tiba diatas tanah itu di bangun sekolah.
“Makanya ketika sekolah tersebut disegel oleh warga Balung, Disdik Bangkalan hanya diam dan tidak berkutik, karena tahu salah,” tandasnya.
Hari ini, para pendemo datang ke Disdik Bangkalan, lanjutnya, ingin bertemu dengan Kepala Disdik Bangkalan, Musleh. Tapi mereka kecewa karena yang dicari tidak ada dikantor, alasanya sedang tugas luar. Termasuk Sekretaris Disdik Bangkalan dan para Kabidnya tiba – tiba kompak menghilang.
Lucunya, persoalan yang terbilang krusial dan membutuhkan penjelasan yang pasti bagaimana tindakan lanjut penyelesaian tanah warga yang diserobot tersebut bisa dikelirkan. Pihak Disdik malah melimpahkan persoalan ini ke Kasie Sarana dan Prasarana (Sarpras) Disdik Bangkalan, Adi Purnomo.
Disisi lain, pendemo sempat marah saat Adi Purnomo bertele – tele dan ngalor ngidul sebelum ke pokok persoalan. Hingga akhirnya berujung ketindak kepengusiran.
“Terlalu banyak drama dan lama masuk ke inti persoalan maka diusir aja. Minggu depan akan demo kesini lagi sampai Kepala Disdik menemui kita. Sehingga semuanya menjadi jelas, ” tegasnya.
Menjawab pertanyaan awak media terkait bantuan Dana Revitalisasi 2026. Risang mengatakan bahwa berdasarkan Data Dapodik, sebanyak 90 SD di Kabupaten Bangkalan mendapat bantuan Dana Revitalisasi. Tahap pertama (I) bantuan untuk 50 SD cair. Tahap II menyusul 50 SD segera cair.
“Diduga banyak terjadi penyunatan, cuma kalau di croscek, Disdik pasti ngeles, ” terangnya.
Sementara itu, Kasie Sarpras, Adi Purnomo saat dikonfirmasi awak media, menjelaskan bahwa sesuai aturan Disdik Bangkalan tidak boleh masuk terlalu dalam. Karena terkait urusan dana revitalisasi, pihak kementerian telah menyusun aturanya. Ada bagian perencanaan, pengawasan dan ada salah satu Perguruan Tinggi diberi tugas melakukan pemantuan kebawah.
“Termasuk kehadiran wartawan sebagai sosial kontrol, sangat diharapkan, “ucapnya.
Ketika di croscek soal penyunatan atau pemotongan dana revitalisasi, pihaknya membantah dengan keras.
” Tidak ada penyunatan maupun pemotongan 10 persen dana revitalisasi, “kelitnya. (sy).
