SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM : Sengketa pembongkaran tembok pembatas Perumahan Mutiara Regency dengan Bupati Sidoarjo memasuki babak baru. Setelah sebelumnya memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, warga kini harus kembali berjuang menyusul putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya yang membatalkan kemenangan mereka. Kamis (15/10/2026).
Tak tinggal diam, kuasa hukum warga Perumahan Mutiara Regency, Dimas Yemahura Alfarouq, SH, MH, menegaskan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Langkah hukum tersebut ditempuh karena pihaknya menilai putusan PTTUN belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang berhadapan dengan pemerintah.
Putusan PTTUN Surabaya Nomor 84/B/TF/2026/PT.TUN SBY menerima permohonan banding dari pihak pembanding II atau tergugat sekaligus membatalkan putusan PTUN Surabaya Nomor 29/G/TF/2026/PTUN SBY yang sebelumnya memenangkan gugatan warga pada 17 Juli 2026.
Pembatalan tersebut membuat perjuangan hukum warga belum berakhir. Kini, sengketa yang berkaitan dengan pembongkaran tembok pembatas perumahan itu berpotensi berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Dimas secara terbuka mengkritik pertimbangan majelis hakim PTTUN Surabaya. Ia menilai putusan pada tingkat banding belum mempertimbangkan perkara secara utuh, khususnya terkait dugaan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam tindakan pembongkaran tembok oleh Bupati Sidoarjo.
“Saya menilai majelis hakim pada PTTUN tidak bersifat objektif dan tidak melihat perkara dengan utuh. Padahal, hakim di tingkat pertama telah menjelaskan berbagai aspek mengapa tindakan Bupati dalam melakukan pembongkaran secara represif dan lain sebagainya dinilai melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,” tegas Dimas.
Menurut dia, langkah kasasi menjadi upaya lanjutan untuk menguji kembali pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tingkat banding. Ia berharap hakim agung memeriksa seluruh aspek perkara secara menyeluruh, cermat, dan berimbang.
Dimas juga menyayangkan sengketa antara warga dan pemerintah daerah harus berlanjut ke tingkat peradilan yang lebih tinggi. Menurutnya, pemerintah semestinya tidak hanya mempertahankan kewenangannya, tetapi juga mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat.
“Ini menjadi catatan bahwa mencari keadilan di republik ini cukup sulit, khususnya bagi masyarakat yang berhadapan dengan pemerintah. Pemerintah dengan segala kewenangan dan kekuasaannya justru mempertahankan argumentasi hukumnya untuk melawan rakyatnya sendiri. Ini sangat ironis,” ujarnya.
DUGAAN KEPENTINGAN KORPORASI JADI SOROTAN
Tak hanya mempermasalahkan putusan pengadilan, Dimas juga menyoroti dugaan adanya kepentingan korporasi di balik pembongkaran tembok pembatas Perumahan Mutiara Regency.
Ia mengingatkan agar kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan kepentingan umum tidak justru mengabaikan kepentingan warga atau menjadi sarana mengakomodasi kepentingan pihak tertentu.
Menurut Dimas, kepentingan masyarakat dan kepentingan korporasi harus ditempatkan secara proporsional. Pemerintah, kata dia, berkewajiban memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak merugikan hak-hak masyarakat.
“Aspek kepentingan masyarakat jangan disamakan dengan aspek kepentingan korporasi. Inilah yang harus kita garis bawahi. Jangan sampai ada tujuan-tujuan terselubung di balik dibukanya akses jalan ini,” tandasnya.
Ia bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan tertentu yang diuntungkan melalui kebijakan pembongkaran tersebut. Namun, dugaan itu merupakan penilaian pihak kuasa hukum yang perlu diuji berdasarkan fakta dan bukti yang sah.
“Kalau pembukaan akses ini hanya untuk menguntungkan kepentingan korporasi, maka muncul pertanyaan, ada apa antara pemerintah dan korporasi tersebut?” kata Dimas.
