CIREBON, KANALINDONESIA.COM – Sejumlah tenaga medis Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati Kota Cirebon mendesak pemerintah daerah segera membenahi tata kelola dan manajemen rumah sakit. Desakan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rabu (14/10/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Cirebon itu, para tenaga medis membeberkan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan penanganan segera. Mulai dari tata kelola manajemen, kondisi alat kesehatan, ketersediaan obat-obatan, hingga keselamatan pasien.
Dokter Spesialis Urologi RSD Gunung Jati, dr. Tommy Yuwono, Sp.U., menegaskan bahwa pembenahan manajemen rumah sakit tidak bisa lagi ditunda. Menurutnya, perbaikan menyeluruh diperlukan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih terorganisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Urgensinya memang sudah semuanya ya. Jadi dari tata kelola semuanya sudah tidak bisa kita harapkan lagi. Kita butuh perbaikan yang segera, kemudian kita butuh segala sesuatunya itu menjadi lebih baik lagi, terorganisir, dan kemudian juga memberikan harapan yang baik untuk semuanya,” ujar Tommy seusai RDP.
Ia juga menyoroti langkah Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang dinilainya belum menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti berbagai persoalan di rumah sakit tersebut.
Padahal, kata Tommy, kalangan dokter bersama Dewan Pengawas telah berulang kali berdiskusi dan menyampaikan masukan untuk mendorong perbaikan manajemen.
“Mungkin sampai saat ini kita belum melihat keseriusan dari pihak Pemda Kota Cirebon untuk melakukan perbaikan,” ungkapnya.
Keselamatan Pasien Jangan Dikesampingkan
Selain persoalan tata kelola, Tommy menegaskan bahwa kondisi keuangan rumah sakit tidak boleh mengesampingkan keselamatan pasien. Menurutnya, aspek keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama, terutama ketika rumah sakit menghadapi persoalan operasional.
Ia mengungkapkan, sejumlah alat kesehatan membutuhkan perbaikan, bahkan penggantian. Kondisi tersebut perlu segera ditangani agar tidak menghambat pelayanan medis kepada pasien.
Persoalan ketersediaan obat juga menjadi perhatian. Dalam pelayanan pasien rujukan balik, beberapa jenis obat yang seharusnya tersedia di rumah sakit dilaporkan tidak tersedia.
Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam memastikan pasien memperoleh obat yang dibutuhkan untuk melanjutkan pengobatan. Pemenuhan obat melalui puskesmas pun diharapkan dapat menjadi alternatif sesuai prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.
Meski menyampaikan berbagai persoalan, Tommy menegaskan bahwa para tenaga medis tetap mengedepankan mekanisme yang sesuai aturan dalam menyampaikan aspirasi.
Ia menjelaskan, kehadiran para tenaga medis dalam RDP tersebut merupakan undangan dari Komisi III DPRD Kota Cirebon, bukan atas inisiatif untuk melakukan aksi di luar prosedur.
“Kami tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya anarkis. Ini pun bukan permintaan kami, ini adalah undangan dari Komisi III, kami tidak pernah meminta,” tegasnya.
DPRD Minta Pemkot Segera Bertindak
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, meminta Pemerintah Kota Cirebon segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan di RSD Gunung Jati.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, masalah yang muncul tidak boleh berlarut-larut karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan.
Rinna juga meminta manajemen rumah sakit memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab berbagai persoalan tersebut. Penjelasan itu mencakup sistem pengelolaan, ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan, hingga mahalnya biaya alat medis bagi pasien kelas III.
