Pemerintah dapat mengkaji pola kolaborasi yang memungkinkan koperasi memperluas layanan kepada masyarakat desa dan kelurahan, sementara infrastruktur perbankan tetap dimanfaatkan untuk menjamin keamanan, efisiensi, dan kelancaran transaksi keuangan.
“Kita ingin koperasi desa semakin kuat, tetapi bank daerah juga harus tetap sehat. Keduanya harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi nasional yang saling mendukung, bukan berjalan dengan kebijakan yang justru berpotensi melemahkan satu sama lain,” ungkapnya.
Ia juga meminta agar pemerintah melakukan kajian dampak sebelum kebijakan diterapkan secara luas. Kajian tersebut perlu mencakup potensi pengaruh terhadap likuiditas BPD, penyaluran kredit, pembiayaan UMKM, serta keberlanjutan layanan keuangan daerah.
Pemerintah daerah dan perbankan daerah, lanjutnya, perlu dilibatkan dalam pembahasan agar kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Lilik berharap, dialog dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi landasan dalam menyusun mekanisme penyaluran gaji ASN melalui koperasi. Dengan demikian, tujuan memperkuat ekonomi kerakyatan dapat tercapai tanpa mengabaikan keberlanjutan lembaga keuangan daerah.
Bagi Jawa Timur, tantangannya bukan sekadar memperluas peran koperasi, melainkan memastikan seluruh instrumen ekonomi daerah tetap berjalan sehat dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Nang
