KLATEN, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 20 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kamis (15/10/2026). Penyidik juga menyita uang tunai sekitar Rp1 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penangkapan dilakukan di Klaten, Jawa Tengah, dan Jakarta. Sebanyak 19 orang diamankan di Klaten, sedangkan satu orang lainnya ditangkap di Jakarta.
“Selain Bupati selaku penyelenggara negara, ada juga ASN baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta unsur swasta,” kata Budi.
KPK menyebut para pihak yang diamankan di Klaten, termasuk Bupati Hamenang, masih menjalani pemeriksaan di Polres Klaten. Sementara pihak yang ditangkap di Jakarta dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan.
KPK mengungkapkan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Penyidik juga menduga adanya pemberian kepada pihak BPK terkait pemeriksaan atau audit laporan keuangan Pemkab Klaten. Namun, dugaan tersebut masih dalam proses pendalaman dan belum menjadi kesimpulan hukum.
Dalam operasi tersebut, tim KPK menyita uang tunai yang nilai awalnya diperkirakan sekitar Rp1 miliar. Juru bicara KPK menyatakan jumlah tersebut masih dalam proses penghitungan.
Perkembangan berikutnya, KPK mengonfirmasi penangkapan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Juru Bicara KPK menyebut terdapat dua orang dari unsur ASN BPK yang diamankan dalam OTT tersebut.
KPK pada Kamis malam juga menjadwalkan gelar perkara atau ekspose untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang telah ditangkap.
OTT terhadap Bupati Klaten ini disebut sebagai operasi tangkap tangan ke-23 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.
Hingga proses pemeriksaan dan penetapan status hukum selesai, pihak-pihak yang diamankan belum dapat dinyatakan bersalah. KPK masih harus mengungkap peran masing-masing pihak serta menguji dugaan tindak pidana melalui proses hukum.
