JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 mencatatkan defisit Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada periode yang sama, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan melalui penarikan utang baru sebesar Rp494,3 triliun.
Besarnya defisit dan pembiayaan utang tersebut menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa belanja yang terus berjalan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.
Kementerian Keuangan menilai perkembangan defisit masih sesuai dengan desain APBN. Namun, peningkatan defisit dalam satu bulan terakhir menunjukkan besarnya selisih antara penerimaan dan pengeluaran negara.
Dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan defisit APBN pada akhir September masih berada dalam jalur yang direncanakan.
“Defisit saat ini 1,2% dari PDB. Jadi, ini on track,” kata Suahasil.
Menurut dia, pemerintah sengaja merancang APBN dalam posisi defisit untuk mempercepat belanja dan memaksimalkan manfaat program bagi masyarakat.
“Ini on track karena memang APBN kita desain defisit, kenapa? Karena kita ingin belanja saat ini supaya manfaat bagi masyarakat itu benar-benar maksimal dari hari ke hari,” ujarnya.
Data yang dipaparkan dalam laporan tersebut menunjukkan defisit APBN pada akhir Agustus 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau sekitar 0,9 persen terhadap PDB.
Pada akhir September, angka itu meningkat menjadi Rp319 triliun. Artinya, defisit bertambah Rp78,9 triliun hanya dalam kurun waktu satu bulan.
Kenaikan tersebut terjadi ketika pemerintah terus mengakselerasi belanja untuk membiayai berbagai program dan kebutuhan negara.
Hingga September 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.314,5 triliun atau tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan pajak menyumbang Rp1.607,6 triliun, dengan pertumbuhan 24,1 persen. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun atau tumbuh 8,5 persen.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp492,3 triliun, meningkat 41,7 persen secara tahunan.
Meski penerimaan tumbuh, pengeluaran negara masih lebih besar. Realisasi belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842 triliun. Angka tersebut tumbuh 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran, pemerintah telah merealisasikan penarikan utang baru sebesar Rp494,3 triliun hingga akhir September 2026. Jumlah tersebut setara 59,4 persen dari target pembiayaan utang sebesar Rp832,2 triliun.
Sebagian besar pembiayaan berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Dalam laporan tersebut, penerbitan SBN secara neto tercatat mencapai Rp497,5 triliun atau 62,2 persen dari target Rp799,5 triliun.
Sementara itu, pembiayaan pinjaman secara neto tercatat minus Rp3,2 triliun.
Suahasil menegaskan pemerintah tetap memperhatikan kondisi pasar keuangan ketika menerbitkan surat utang. Pemerintah juga mempertimbangkan situasi ekonomi global agar pembiayaan dapat dilakukan secara terukur.
Ia menyebut realisasi pembiayaan utang pada periode yang sama tahun sebelumnya sempat mencapai Rp502,9 triliun.
Pemerintah memperkirakan defisit APBN akan meningkat secara bertahap hingga mendekati 2,8 persen terhadap PDB pada akhir 2026.
“Hari ini akhir September 1,2% nanti kita akan menuju di akhir tahun 2,8%. Ini adalah perjalanan APBN,” ujar Suahasil.
Besarnya belanja dan kebutuhan pembiayaan utang menempatkan efektivitas penggunaan anggaran sebagai salah satu persoalan penting dalam pengelolaan keuangan negara.
