SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Operasi Polda Jatim di Jal Kunti Surabaya terkait Narkoba, serta data pengungkapan 1.870 kasus narkoba dengan 2.382 tersangka sepanjang Juli hingga September 2026, menjadi atensi besar
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim.
Fraksi dengan lambang Banteng moncong Putih ini melihat ini sebagai alarm serius, bahwa pemberantasan narkoba di Jawa Timur harus diperkuat melalui penindakan tegas terhadap jaringan pengedar, pencegahan hingga kawasan permukiman, serta perlindungan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Andy Firasadi, menilai pemberantasan narkoba harus menjadi agenda bersama yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, hingga masyarakat.
Sebab, ancaman narkoba bukan semata persoalan kriminalitas, melainkan juga menyangkut masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia Jawa Timur.
“Penindakan terhadap jaringan pengedar harus dilakukan secara tegas. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan pencegahan. Jangan sampai generasi muda kita menjadi korban karena kurangnya edukasi, lemahnya pengawasan lingkungan, atau terbatasnya akses terhadap kegiatan positif,” ujarnya, Jumat (16/10/26).
Data Polda Jatim menunjukkan, sepanjang Triwulan III 2026, aparat mengungkap 1.870 kasus narkoba dan menetapkan 2.382 orang sebagai tersangka.
Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita berbagai jenis narkotika dan obat-obatan, antara lain 86.544,25 gram sabu, 1.014,06 gram ganja kering, 148 batang tanaman ganja, 27.571 butir ekstasi, 118,28 gram serbuk ekstasi, 2.592 cartridge etomidate, 406,28 gram ketamine, serta 1.079.746 butir obat keras.
Kepolisian memperkirakan pengungkapan tersebut telah mencegah sekitar 1,45 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika berdasarkan perhitungan terhadap barang bukti yang diamankan.
Besarnya barang bukti yang disita memperlihatkan skala ancaman yang perlu dihadapi. Karena itu, upaya pemberantasan narkoba perlu memastikan bahwa jaringan peredaran gelap ditindak, sementara masyarakat mendapatkan perlindungan agar tidak terjerumus menjadi pengguna.
Persoalan tersebut juga terlihat dari data pengungkapan kasus di Surabaya. Polrestabes Surabaya mencatat 149 kasus narkotika dengan 206 tersangka selama Januari hingga April 2026.
Yang patut menjadi perhatian, sebanyak 86 kasus di antaranya terjadi di kawasan permukiman. Sementara itu, 34 kasus terungkap di hotel atau vila, 16 kasus di ruko maupun gedung, 11 kasus di jalanan, serta dua kasus di kafe atau diskotek.
Data tersebut menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap narkoba tidak bisa hanya diarahkan pada tempat hiburan malam atau lokasi yang selama ini dianggap rawan. Lingkungan tempat tinggal juga perlu menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan.
Dalam konteks itu, lanjut anggota Komisi A DPRD Jatim ini, dapat mendorong penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun sistem pencegahan berbasis lingkungan.
Edukasi bahaya narkoba perlu dilakukan secara konsisten, disertai ruang kegiatan produktif bagi anak muda serta kemudahan memperoleh bantuan ketika menghadapi persoalan penyalahgunaan narkotika.
Ia melanjutkan pencegahan juga harus melibatkan keluarga dan lembaga pendidikan. Orang tua perlu membangun komunikasi terbuka dengan anak, sedangkan sekolah dan perguruan tinggi perlu memperkuat edukasi serta koordinasi dengan kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan tenaga kesehatan.
“Pencegahan harus dimulai sebelum anak-anak kita terpapar. Keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, dan pemerintah harus bergerak bersama. Jangan menunggu sampai seseorang terjerat narkoba baru kita sibuk melakukan penanganan,” ungkapnya.
