BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi perhatian khusus Koordinator Nasional Konsorsium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM). ARM melaporkan dugaan penyimpangan dalam proses perencanaan dan penganggaran perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 kepada Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat.
Laporan bernomor 0137/LD/B/KN-ARM/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 itu secara khusus menyoroti alokasi anggaran perjalanan dinas yang dinilai belum sesuai dengan target efisiensi sebagaimana dihitung ARM berdasarkan kebijakan pemerintah pusat.
Dalam dokumen pengaduannya, ARM meminta Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Jabar menelaah perencanaan, penganggaran, hingga realisasi belanja perjalanan dinas di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Persoalan ini menjadi penting karena pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Instruksi tersebut ditetapkan pada 22 Januari 2025 dan ditujukan, antara lain, kepada para gubernur serta bupati dan wali kota. Di dalamnya, kepala daerah diminta melakukan peninjauan kembali anggaran sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendorong efisiensi belanja negara dan daerah.
Berdasarkan data yang dicantumkan dalam laporan ARM, anggaran perjalanan dinas sebelum terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mencapai Rp76.040.989.179. Dengan menggunakan perhitungan efisiensi sebesar 50 persen, ARM menilai anggaran tersebut seharusnya dapat ditekan menjadi Rp38.020.494.590.
Namun, setelah APBD Perubahan 2025 ditetapkan, alokasi anggaran perjalanan dinas disebut masih mencapai Rp62.881.640.690. Sementara itu, realisasi anggaran perjalanan dinas tercatat sebesar Rp57.400.954.255.
Angka realisasi tersebut menunjukkan bahwa sekitar 91,28 persen dari anggaran setelah perubahan telah terserap, dengan selisih sekitar Rp5,48 miliar dari total alokasi yang tersedia.
Jika dibandingkan dengan anggaran awal sebesar Rp76,04 miliar, realisasi Rp57,40 miliar itu mengalami penurunan sekitar 24,51 persen. Sementara jika dibandingkan dengan angka Rp38,02 miliar yang dihitung ARM sebagai target setelah efisiensi 50 persen, realisasi tersebut masih lebih tinggi sekitar Rp19,38 miliar.
Dokumen resmi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dapat ditelusuri melalui JDIH Kementerian Keuangan dan basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
PEMKAB DIMINTA MEMANGKAS ANGGARAN PERJALAN DINAS 50 PERSEN
Ketentuan yang menjadi sorotan ARM diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, tertanggal 23 Februari 2025.
Surat edaran tersebut memuat sejumlah langkah yang harus ditempuh pemerintah daerah untuk menyesuaikan belanja APBD. Salah satu poin utamanya adalah mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen untuk seluruh perangkat daerah.
Selain perjalanan dinas, pemerintah daerah juga diarahkan membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, serta seminar atau focus group discussion (FGD).
Pembatasan juga mencakup belanja honorarium melalui pengendalian jumlah tim dan besaran honorarium dengan mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
Kebijakan efisiensi tersebut tidak berhenti pada pemangkasan nominal anggaran. Pemerintah daerah juga diminta mengurangi belanja pendukung yang tidak mempunyai keluaran terukur, memprioritaskan anggaran berdasarkan target kinerja pelayanan publik, lebih selektif memberikan hibah langsung kepada kementerian atau lembaga, serta menyesuaikan belanja yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).
