BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Pengelolaan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat menjadi sorotan. Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail didesak melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola keuangan perusahaan daerah tersebut.
Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat juga diminta tidak sekadar menjalankan fungsi pengawasan secara administratif, tetapi aktif menelusuri kinerja perusahaan, memastikan akuntabilitas penggunaan modal, serta mengevaluasi kontribusi Perumdam terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Desakan tersebut mengemuka setelah penelusuran sejumlah bahan dokumen keuangan memperlihatkan beberapa hal yang membutuhkan klarifikasi, mulai dari perbedaan pencatatan modal disetor sekitar Rp4,63 miliar, fasilitas pinjaman Rp9 miliar dari PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, hingga pencatatan komponen ekuitas dan kontribusi terhadap PAD.
Persoalan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen secara menyeluruh. Sebab, sebagai badan usaha milik daerah yang mengelola layanan air minum, Perumdam tidak hanya dituntut menjaga keberlangsungan pelayanan publik, tetapi juga harus memastikan setiap rupiah yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan.
BUPATI DAN WABUP HARUS MEMASTIKAN PEMBENAHAN NYATA
Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat selaku pimpinan daerah dinilai perlu memastikan pengelolaan Perumdam berjalan transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pembenahan tidak cukup dilakukan melalui evaluasi rutin atau penjelasan administratif. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap perbedaan data keuangan ditelusuri, kewajiban perusahaan diperiksa, dan sistem pengendalian internal berjalan efektif.
Langkah tersebut dapat dimulai dengan meminta laporan lengkap mengenai penyertaan modal pemerintah daerah, penerimaan dan penggunaan pinjaman, pembayaran kewajiban, posisi ekuitas, serta setoran PAD yang benar-benar masuk ke kas daerah.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah daerah perlu meminta klarifikasi tertulis beserta bukti transaksi dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Bupati dan Wakil Bupati juga perlu memastikan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Dengan demikian, persoalan keuangan tidak berhenti pada perbedaan angka dalam laporan, tetapi dituntaskan berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat diuji.
KOMISI II DPRD JANGAN HANYA MENUNGGU LAPORAN
Di sisi legislatif, Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat didorong menggunakan fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan langsung dari manajemen Perumdam dan perangkat daerah terkait.
Pengawasan perlu diarahkan pada substansi persoalan, bukan hanya mendengarkan paparan kinerja tahunan. Komisi II dapat meminta rincian penyertaan modal, dokumen perjanjian pinjaman, realisasi penggunaan dana, perkembangan pembayaran kewajiban, serta bukti setoran PAD.
DPRD juga perlu memastikan apakah rekomendasi hasil evaluasi atau pengawasan sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan.
Jika masih terdapat perbedaan pencatatan, manajemen perlu menjelaskan dasar akuntansinya. Sementara itu, apabila ditemukan transaksi yang tidak didukung dokumen memadai, persoalan tersebut harus diteruskan kepada pihak berwenang sesuai mekanisme yang berlaku.
Pengawasan yang kuat diperlukan agar pemerintah daerah sebagai pemilik modal dan DPRD sebagai lembaga pengawas sama-sama memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi perusahaan.
SELISIH MODAL RP4,63 MILIAR PERLU DIJELASKAN
Salah satu persoalan yang membutuhkan penelusuran adalah perbedaan angka modal disetor dalam bahan dokumen yang dihimpun.
Data yang merujuk pada laporan BPKP per 31 Desember 2024 mencantumkan modal disetor Perumdam Tirta Wibawa Mukti sebesar Rp39.635.474.108. Sementara itu, dokumen yang merujuk pada PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat mencantumkan angka Rp35 miliar.
