SURABAYA KANALINDONESIA COM : Usulan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengusulkan penurunan status pasar saham Indonesia (Bursa Efek Indonesia) dari emerging market (pasar berkembang) menjadi standalone market (pasar mandiri) diprotes keras Ketua Komite IV DPD RI, H. Ahmad Nawardi, S.Ag.
Menurut ketua Komite yang membidangi urusan keuangan negara, ekonomi daerah, serta pemberdayaan masyarakat ini,
MSCI tidak menyampaikan alasan gamblang dibalik alasan mendasar usulan downgrade tersebut kepada publik. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan berbagai langkah perbaikan signifikan untuk menindaklanjuti yang merupakan rekomendasi MSCI sendiri.
”Saya sangat memprotes usulan ini. Apa kekurangan dari pasar saham Indonesia? MSCI tidak secara transparan menyampaikan ke publik mengapa dan alasan apa memunculkan alasan downgrade pasar saham Indonesia itu. Padahal OJK sudah berupaya maksimal, bahkan melakukan penegakan hukum dan menindaklanjuti rekomendasi MSCI sebelumnya. Jangan sampai lembaga pemeringkat ini bermain politik atau membawa pesan dari pihak tertentu yang ingin menjatuhkan ekonomi Indonesia,” tegas Nawardi kepada wartawan di kantor perwakilan DPD RI yang ada di Surabaya, Sabtu (17/10/2026).
Protes keras ini juga didasari atas dampak yang dipastikan hanya bertujuan merugikan para investor. Paling tidak seperti yang terjadi beberapa hari lalu, dampak sentimen negatif tersebut tercatat sempat membuat pergerakan harga saham terkoreksi tajam hingga minus 11 persen.
Dari analisa yang dilakukannya, Nawardi
mengkhawatirkan dugaan adanya indikasi permainan spekulasi di balik isu penurunan status ini.
”Baru diucapkan saja harga saham sudah turun signifikan. Berapa besar kerugian para pemilik saham? Jangan sampai ini hanya permainan MSCI mencari keuntungan—ketika harga anjlok, yang dimanfaatkan serok saham,” ungkapnya.
Karenanya Komite IV DPD RI, lanjut Naqardi sangat mendukung penuh langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengusut dan menindak tegas berbagai bentuk pelanggaran hukum di bursa saham, baik yang dilakukan oleh emiten maupun oknum perorangan.
Ketegasan penegak hukum sangat dibutuhkan guna membenahi iklim investasi nasional, khususnya dalam memberantas praktik manipulasi harga pasar atau “saham gorengan” yang kerap memakan korban para investor ritel.
”Kami mendukung penuh Kapolri untuk masuk dan menindak tegas emiten atau perorangan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Selama ini yang sangat merugikan investor adalah keberadaan saham-saham gorengan—saham bernilai kecil yang dimanipulasi hingga menjadi besar. Tindakan tegas dari Kepolisian sangat ditunggu demi terciptanya pasar saham yang sehat dan tepercaya dan kembali bangkit,” pungkasnya. Nang
