PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Ketua DPD Partai Golkar Ponorogo Eko Priyo Utomo menegaskan pengusulan calon wakil bupati yang akan mendampingi Lisdyarita harus melalui mekanisme internal partai. Meski Golkar menjadi salah satu partai pengusung dalam Pilkada Ponorogo, penentuan calon tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keinginan pribadi maupun keputusan sepihak.
Pernyataan itu disampaikan Eko saat memberikan sambutan dalam malam tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar di Kantor DPD Golkar Ponorogo, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (20/10/2026).
Pernyataan Eko menjadi sorotan di tengah dinamika politik terkait kemungkinan pengisian jabatan wakil bupati apabila Lisdyarita ditetapkan secara definitif sebagai Bupati Ponorogo.
Eko menyebut Partai Golkar merupakan salah satu dari tujuh partai pengusung dalam Pilkada sebelumnya. Namun, terkait siapa yang akan diusulkan untuk mendampingi Lisdyarita, ia menekankan pentingnya mengikuti prosedur dan keputusan organisasi.
“Walaupun saya ini ketua, tidak bisa serta-merta maju atau mencalonkan. Semua harus kita diskusikan sesuai mekanisme partai,” ujar Eko.
Eko menjelaskan, proses pencalonan di Partai Golkar dilakukan secara berjenjang. Pembahasan dimulai dari tingkat kabupaten, kemudian berlanjut ke tingkat provinsi hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Dengan mekanisme tersebut, keputusan mengenai siapa yang akan diusulkan tidak cukup hanya berdasarkan kehendak ketua maupun aspirasi perorangan. Prosesnya harus melalui pembahasan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Eko juga membuka peluang bagi tokoh di luar Partai Golkar untuk mendaftarkan diri apabila penjaringan calon nantinya dibuka.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan calon wakil bupati di lingkungan Golkar belum dapat disimpulkan mengarah kepada satu nama tertentu. Penentuan kandidat tetap bergantung pada proses penjaringan dan keputusan partai.
Dalam sambutannya, Eko sempat melontarkan candaan mengenai sejumlah pihak yang disebut telah meminta restu kepada Lisdyarita terkait dinamika pencalonan wakil bupati.
Meski demikian, ia kembali menekankan bahwa komunikasi informal tidak serta-merta menentukan hasil pencalonan. Mekanisme organisasi dan regulasi yang berlaku tetap menjadi acuan dalam proses politik tersebut.
Hingga sambutan itu disampaikan, tidak ada nama calon wakil bupati yang secara tegas diumumkan Eko sebagai kandidat resmi Partai Golkar. Karena itu, pernyataannya lebih menekankan mekanisme dan tahapan pengusulan daripada dukungan terhadap figur tertentu.
Pernyataan Eko dalam peringatan HUT Golkar tersebut menegaskan bahwa pembahasan calon wakil bupati dari partainya harus melalui proses organisasi. Adapun nama yang akan diusulkan untuk mendampingi Lisdyarita masih memerlukan kejelasan melalui tahapan dan keputusan resmi partai serta mekanisme pengisian jabatan yang berlaku.
