SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana Rp 687,5 juta yang dikaitkan dengan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim periode 2021–2024 berinisial NK.
Dana tersebut diduga berkaitan dengan praktik pungutan liar dalam proses pengajuan perizinan di lingkungan dinas tersebut.
Perkembangan penyidikan itu disampaikan Kejati Jatim melalui siaran pers Nomor PR-05/M.5/Kph.4/10/2026, Selasa (21/10/2026).
Kasi Penerangan Hukum Kejati Jatim Adnan Sulistiono menjelaskan, informasi tersebut merupakan hasil konfirmasi kepada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, IG Punia Atmaja NR.
Berdasarkan fakta yang disebut dalam surat dakwaan penuntut umum di persidangan, total dana yang diduga berkaitan dengan NK mencapai Rp 687.500.000.
Rinciannya, Rp 552.500.000 disebut diserahkan oleh almarhum OS, yang saat itu menjabat Kepala Bidang Pertambangan. Sementara Rp 135 juta lainnya disebut berasal dari tersangka ED, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.
Kejati Jatim menegaskan, dugaan aliran uang tersebut masih didalami penyidik. Fakta yang muncul di persidangan akan dicocokkan dengan alat bukti yang telah diperoleh maupun yang masih dikumpulkan.
Kasi Penyidikan Kejati Jatim John Franky Yanafia Ariandi mengatakan, penyidik terus menelusuri rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan dugaan pungutan dalam proses penerbitan perizinan tersebut.
Hingga saat ini, sebanyak 11 saksi telah diperiksa untuk membantu mengungkap mekanisme dugaan pungutan, pihak-pihak yang terkait, serta hubungan aliran dana dengan perkara yang sedang ditangani.
Pemeriksaan saksi menjadi salah satu langkah penyidik untuk menguji keterangan dan menghubungkannya dengan bukti lain sebelum menarik kesimpulan hukum.
Kejati Jatim menyatakan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.
Meski demikian, dugaan aliran dana yang tercantum dalam surat dakwaan maupun yang sedang didalami penyidik belum menjadi kesimpulan akhir mengenai tanggung jawab pidana pihak-pihak yang disebut. Penentuan kesalahan tetap harus didasarkan pada pembuktian dalam proses hukum.
Penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam proses perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur. ANto
