PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfo) Kabupaten Ponorogo memperkuat komitmen pelindungan anak di ruang digital melalui kegiatan Deklarasi Bersama Ekosistem Pelindungan Anak di Ruang Digital, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran bersama terhadap risiko penggunaan internet, media sosial, gim daring, hingga paparan judi online pada anak.
Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, Alim Faizin, menekankan pentingnya melihat persoalan keamanan digital anak secara menyeluruh. Menurutnya, meskipun persentase keterlibatan anak dalam aktivitas tertentu terlihat kecil, dampak jangka panjangnya tetap perlu menjadi perhatian.
Dalam pemaparannya, Alim menyebut angka 73,97 persen sebagai persentase yang tergolong tinggi. Namun, karena indikator dan sumber data tersebut belum teridentifikasi secara lengkap dalam bahan transkripsi, angka itu masih memerlukan konfirmasi sebelum dikaitkan dengan kategori aktivitas digital tertentu.
Alim juga menyoroti kebiasaan anak menggunakan gim online sejak usia dini. Bahkan, anak-anak usia sekolah dasar yang berusia sekitar enam hingga tujuh tahun dinilai sudah cukup mahir memainkan gim digital.
“Anak didik kita di SD, usia enam tahun, tujuh tahun, sudah pandai sekali bermain game. Bahkan mungkin kita kalah,” ujar Alim dalam pemaparannya.
Menurutnya, kemampuan anak dalam menggunakan teknologi digital perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai keamanan, batasan usia, serta risiko yang dapat muncul dari aktivitas di internet.
Selain game online, Alim turut mengingatkan potensi bahaya judi online terhadap anak dan generasi muda. Ia menyebut angka sekitar 5 persen dalam paparannya, tetapi menegaskan bahwa perhatian terhadap persoalan tersebut tidak semestinya hanya didasarkan pada besar atau kecilnya persentase.
“Yang perlu dilihat bukan soal kecilnya angka yang hanya 5 persen, tetapi efek jangka panjangnya,” kata Alim.
Ia menjelaskan, judi online berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan yang saling berkaitan, termasuk perundungan dan paparan pornografi. Karena itu, pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui edukasi, pendampingan keluarga, serta penguatan pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang digital.
Risiko tersebut menjadi pengingat bahwa penggunaan teknologi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan anak mengakses perangkat atau menjalankan aplikasi. Anak juga perlu memahami konsekuensi dari aktivitas digital, termasuk risiko terhadap keamanan diri, perilaku, dan privasi.
Dalam kesempatan itu, Alim menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memperkenalkan program Ekosistem Perisai Anak sebagai upaya memperkuat pelindungan anak di ruang digital. Ia menyebut peluncuran program tersebut berkaitan dengan momentum Hari Anak.
Program tersebut diarahkan untuk mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak. Pelindungan tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan penyelenggara platform digital.
Alim juga menyinggung Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Regulasi ini menjadi salah satu landasan dalam memperkuat tata kelola layanan digital agar lebih memperhatikan keselamatan anak.
Menurut Alim, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah verifikasi usia ketika seseorang membuat akun media sosial atau menggunakan gim online. Dalam praktiknya, informasi usia yang dimasukkan pengguna dapat saja tidak sesuai dengan usia sebenarnya.
“Kalau panjenengan membuat akun media sosial atau game online, di situ sudah ada verifikasi umur. Nah, umur ini sering kali dimanipulasi, kadang usianya dituakan,” jelasnya.
