PONOROGO, KANALINDONESIA.COM; Mantan Kepala Desa (Kades) Jenangan nonaktif, Toni Ahmadi bin Yahmin, divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi tanah kas Desa Jenangan, Ponorogo. Vonis yang dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (22/10/2026), itu lebih ringan satu tahun dibandingkan tuntutan jaksa.
Selain pidana penjara, Toni dijatuhi denda Rp50 juta subsider 50 hari penjara. Majelis hakim juga menetapkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp349,74 juta yang telah dititipkan terdakwa melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo.
Dalam amar putusannya, hakim menyatakan Toni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.
“Menyatakan Terdakwa Toni Ahmadi bin Yahmin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” demikian amar putusan yang dibacakan majelis hakim.
Toni dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, serta memerintahkan agar Toni tetap berada dalam tahanan.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ponorogo, M. Alfani Ridloan, menuntut Toni dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (10/9/2026).
Jaksa juga menuntut denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan serta uang pengganti Rp349,74 juta.
Dalam pertimbangannya, jaksa menilai terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan telah menikmati kerugian keuangan negara. Adapun pengembalian kerugian negara menjadi salah satu hal yang meringankan.
“Terdakwa telah menyerahkan seluruh harta benda yang diperoleh dari tindak pidana untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp349.740.000,” kata Alfani saat membacakan tuntutan.
Dalam putusannya, majelis hakim menetapkan uang pengganti sebesar Rp349.740.000. Uang tunai dengan nominal yang sama telah dititipkan Toni melalui rekening virtual account BNI atas nama RPL 033 Kejari Ponorogo.
Hakim memerintahkan uang tersebut disetorkan ke rekening negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara.
Dengan demikian, vonis penjara yang dijatuhkan kepada Toni lebih ringan satu tahun dibandingkan tuntutan jaksa, sedangkan besaran denda dan uang penggantinya sama.
Toni maupun jaksa belum memberikan keterangan terhadap putusan tersebut, apakah menerima atau menyatakan pikir-pikir.
