BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Upaya menekan risiko stunting di Kabupaten Bandung Barat (KBB) membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya mengandalkan program pemerintah, edukasi hingga tingkat keluarga dan lingkungan pendidikan dinilai penting untuk membangun kesadaran masyarakat sejak dini.
Melihat kebutuhan tersebut, Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) memperkuat peran kadernya melalui kegiatan penajaman kapasitas organisasi dan penyuluhan pencegahan stunting, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya P4KBB memperluas jangkauan edukasi, terutama kepada kalangan remaja yang dinilai perlu memahami kaitan antara kesehatan reproduksi, kesiapan menikah, pemenuhan gizi, dan risiko stunting.
Ketua Umum P4KBB, Yacob Anwar Lewi, S.IP., mengatakan, kader yang telah mendapatkan pembekalan akan diarahkan untuk melakukan penyuluhan ke sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas (SMA), serta pesantren dan madrasah aliyah.
“Kader-kader ini akan kita terjunkan ke SMK, SMA, dan pesantren aliyah agar mereka bisa lebih memahami bahaya stunting dan pernikahan usia dini,” ujar Yacob.
Menurutnya, penguatan kapasitas kader menjadi langkah penting agar kegiatan organisasi tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berlanjut menjadi edukasi yang menjangkau kelompok masyarakat secara lebih luas.
Sebelum kegiatan penajaman peran organisasi tersebut, P4KBB telah melaksanakan penyuluhan pada beberapa minggu sebelumnya. Agenda kali ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman kader sekaligus mempertajam strategi pelaksanaan program di lapangan.
SASARAN REMAJA DAN PENCEGAHAN DARI HULU
Pencegahan stunting tidak cukup dilakukan ketika anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan. Edukasi perlu dimulai sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga keluarga yang memiliki bayi dan balita.
Pernikahan usia dini menjadi salah satu isu yang ingin disoroti dalam penyuluhan P4KBB. Materi edukasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesiapan fisik dan mental untuk membangun keluarga, kesehatan reproduksi, serta pentingnya perencanaan kehamilan.
Di sisi lain, kader juga perlu menyampaikan informasi mengenai pemenuhan gizi selama 1.000 hari pertama kehidupan, pencegahan anemia pada remaja putri, konsumsi protein hewani, pola asuh, sanitasi, dan akses terhadap air bersih.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat masyarakat memahami bahwa pencegahan stunting merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata urusan sektor kesehatan.
LIBATKAN PEMERINTAH DAN TOKOH MASYARAKAT
Kegiatan P4KBB turut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yakni Asisten Pemerintahan Duddy Prabowo, S.Sos., M.M., serta Sekretaris Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Agnes Virgianty.
Dari unsur P4KBB, hadir Ketua Dewan Penasihat Drs. H. Megahari Pujiharto, M.Si., Erwin, Ketua Dewan Pertimbangan Syahbandar, sejumlah wakil ketua umum, serta para penyuluh.
Pembekalan juga melibatkan penyuluh stunting P4KBB, yakni Dr. Oto dan Rini. Sebanyak 32 peserta yang terdiri dari ibu-ibu dan kalangan remaja mengikuti kegiatan tersebut.
P4KBB juga mendorong sinergi dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat agar materi penyuluhan selaras dengan program pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan kader menyampaikan informasi yang tepat, mudah dipahami, serta tidak menimbulkan stigma terhadap keluarga yang menghadapi persoalan gizi dan tumbuh kembang anak.
TANTANGAN PERLUKAN DATA DAN AKSI BERKELANJUTAN
Angka prevalensi stunting KBB dalam bahan informasi yang menjadi latar kegiatan disebut berada pada kisaran 27 hingga 30,8 persen. Angka tersebut perlu dicermati berdasarkan tahun pengukuran dan sumber data resmi karena hasil survei maupun pencatatan program dapat menunjukkan angka berbeda.
