Ia juga menyebut pembelian cendera mata itu berawal dari rapat para kepala bidang. Dalam rapat tersebut, dirinya dipercaya mengurus pembelian emas setelah mendapat arahan dari Hermawan.
Sementara terkait dana CSR dari pihak ketiga, Sri Haruni menyatakan dana tersebut tidak tercatat dalam perkara keuangan yang diketahuinya.
Keterangan yang turut menjadi perhatian datang dari Ahmad Afandi, sopir kepala dinas. Di hadapan jaksa, Ahmad mengaku pernah menerima titipan uang ketika berada di lingkungan kantor ESDM.
Ia menerangkan bahwa dirinya diminta memasukkan uang ke dalam mobil operasional. Ahmad kemudian menyebut beberapa lokasi yang berkaitan dengan perpindahan uang, antara lain kawasan Jalan Anjasmoro, Jalan Tidar, dan Hotel Ibis.
Dalam keterangannya, Ahmad menyebut uang Rp250 juta di lingkungan ESDM dan Rp150 juta di kawasan Anjasmoro. Namun, ia mengaku tidak mengetahui jumlah uang yang berada di lokasi Jalan Tidar.
Ahmad juga menjelaskan sejumlah penyerahan uang yang berkaitan dengan seseorang bernama Oni. Menurutnya, penyerahan berlangsung beberapa kali di kantor ESDM, kawasan Asemrowo, dan Jalan HR Muhammad.
Ia mengaku hanya menjalankan tugas sebagai sopir dan meletakkan uang di bagian tengah mobil. Terkait uang dari seseorang bernama Roy, Ahmad menyatakan mengetahui adanya penitipan uang, tetapi tidak mengetahui nominalnya secara pasti.
Ahmad juga mengaku pernah menerima Rp300 ribu dari Oni sebagai uang rokok. Sementara dari Roy, ia menyatakan tidak pernah menerima pemberian serupa.
Dalam sesi pemeriksaan oleh penasihat hukum Aris Mukiyono, sejumlah keterangan kembali didalami. Pertanyaan antara lain menyangkut penyerahan uang Rp50 juta kepada Ibnu, transfer Rp20 juta melalui rekening Venizia, serta pembelian emas Antam yang diterangkan Sri Haruni.
Penasihat hukum juga menggali keterangan Ahmad Afandi mengenai uang yang dititipkan melalui mobil operasional, termasuk pihak yang menyerahkan dan lokasi perpindahannya.
Majelis hakim turut meminta penjelasan mengenai uang yang telah diserahkan kepada penyidik. Ibnu menegaskan bahwa uang Rp75 juta tersebut telah diserahkan seluruhnya.
Berbagai keterangan itu menjadi bagian dari proses pembuktian perkara dugaan korupsi di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur. Kebenaran, keterkaitan, serta kesesuaian keterangan para saksi dengan dokumen dan barang bukti akan dinilai oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut.
Seluruh keterangan saksi dalam persidangan merupakan bagian dari proses pembuktian. Penilaian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana serta tanggung jawab masing-masing pihak tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah. (SNT)
