PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ponorogo memperkuat pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi gabungan lintas instansi dan sosialisasi langsung kepada pedagang. Langkah ini dilakukan untuk menekan peredaran rokok tanpa pita cukai sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
Upaya pemberantasan rokok ilegal tersebut melibatkan sejumlah instansi penegak hukum, di antaranya Kejaksaan, Kepolisian, dan Detasemen Polisi Militer (Denpom). Petugas melakukan pengawasan dan penindakan di sejumlah wilayah Kabupaten Ponorogo.
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kabupaten Ponorogo, Subiyantoro, mengatakan operasi gabungan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan tidak ada pedagang yang memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai.
Sebelumnya, petugas telah menyasar sejumlah kawasan, mulai dari Kecamatan Babadan, wilayah perkotaan, Sukorejo, hingga Siman.
Namun, berdasarkan hasil operasi penindakan terbaru pada awal November 2026, petugas belum menemukan toko yang secara terbuka menjual rokok tanpa pita cukai.
” Tidak ditemukan adanya toko yang secara terang-terangan memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai. Kendati demikian, pengawasan ketat akan terus dilanjutkan secara berkala dengan target sasaran di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo,” ungkap Subiyantoro, Selasa (3/11/2026), seusai kegiatan.
Meski belum menemukan pelanggaran dalam operasi terbaru, Satpol PP memastikan pengawasan tidak akan berhenti. Petugas akan melanjutkan operasi secara berkala dengan menjangkau seluruh kecamatan di Ponorogo.
Selain mengedepankan penindakan, Satpol PP Ponorogo juga memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada para pedagang.
Pendekatan persuasif dipilih agar pedagang memahami aturan cukai sekaligus mampu membedakan rokok legal dan ilegal. Terlebih, terdapat ratusan warung dan toko yang telah terdata di wilayah Kabupaten Ponorogo.
Subiyantoro menjelaskan, sosialisasi tidak hanya menyasar pedagang di kawasan perkotaan, tetapi juga akan diperluas hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Kami tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga mengedukasi para pedagang secara langsung. Rencananya, sosialisasi akan kami masifkan melalui kecamatan-kecamatan serta merangkul langsung para pedagang di tingkat desa agar mereka benar-benar paham mengenai ciri-ciri dan bahaya rokok tanpa cukai,” ujarnya.
Melalui edukasi tersebut, pedagang di wilayah pelosok diharapkan semakin memahami ketentuan cukai dan tidak mudah menerima atau menjual produk rokok ilegal.
Satpol PP Kabupaten Ponorogo juga telah menyiapkan agenda lanjutan berupa sosialisasi dan operasi gabungan yang dijadwalkan berlangsung pada 12 November 2026.
Sepanjang tahun ini, Satpol PP menargetkan pelaksanaan puluhan kali operasi untuk mempersempit ruang peredaran rokok ilegal di wilayah Ponorogo.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengajak masyarakat dan seluruh pelaku usaha perdagangan ikut mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal dengan tidak membeli, mengedarkan, maupun memperjualbelikan produk yang melanggar ketentuan cukai.
Masyarakat dan pedagang perlu memahami ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terlibat dalam peredarannya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan istilah 2P 2B untuk memudahkan masyarakat mengenali produk rokok yang melanggar ketentuan cukai.
Berikut empat ciri rokok ilegal yang perlu diketahui:
1. Polos: Rokok yang dijual tanpa dilekati pita cukai pada kemasannya.
2. Palsu: Rokok yang menggunakan pita cukai tiruan atau pita cukai yang dicetak sendiri.
3. Bekas: Rokok yang menggunakan pita cukai asli, tetapi pita tersebut sebelumnya sudah pernah digunakan.
4. Berbeda: Rokok yang menggunakan pita cukai, tetapi tidak sesuai dengan peruntukan atau ketentuan yang berlaku.
