BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Suasana audiensi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendadak memanas. Pertemuan yang semestinya menjadi ruang penyampaian aspirasi justru diwarnai adu mulut antara sejumlah orang yang diduga berasal dari unsur organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) KBB.
Peristiwa tersebut terekam dalam sebuah video yang beredar berdurasi 1 menit 15 detik. Rekaman itu memperlihatkan situasi yang awalnya berlangsung dalam bentuk perdebatan biasa, sebelum akhirnya berkembang menjadi ketegangan antar kelompok.
Berdasarkan pengamatan KanalIndonesia.com terhadap rekaman video, suasana mulai berubah sekitar detik ke-17. Seorang perempuan mengenakan kerudung merah terlibat adu argumen dengan seorang pria berkacamata. Perdebatan yang semakin memanas kemudian memancing reaksi sejumlah orang di sekitarnya.
Situasi semakin tidak terkendali ketika terlihat seseorang melemparkan benda ke arah perempuan berkerudung merah tersebut. Namun, identitas orang yang melakukan pelemparan maupun jenis benda yang dilempar belum dapat dipastikan dari rekaman yang beredar.
Memasuki detik ke-30, terdengar suara benda terjatuh yang menyerupai bunyi gelas kaca menghantam lantai. Tidak berselang lama, sekitar detik ke-31, terlihat seseorang naik ke atas meja hingga akhirnya diminta turun oleh orang-orang di sekitarnya.
Sejumlah orang berpakaian dinas aparatur sipil negara (ASN) tampak berupaya menengahi perselisihan dan mencegah ketegangan semakin meluas.
Bahkan, sekitar detik ke-50, terdengar seseorang melontarkan kata ‘munafik’ kepada sekumpulan orang LAKI KBB. Ucapan tersebut semakin memperlihatkan panasnya di suasana video.
AUDENSI SOAL APA?
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kedatangan LAKI KBB ke Kantor Dinas PUTR bertujuan melakukan audiensi. Dalam surat permohonan audiensi yang menjadi dasar pertemuan tersebut, agenda ditujukan kepada Dinas PUTR dengan jadwal pukul 13.00 WIB.
Namun, munculnya keributan justru menyisakan pertanyaan mengenai persoalan yang sebenarnya menjadi pokok pembahasan hingga memicu ketegangan antarkelompok.
Apakah perdebatan tersebut berkaitan dengan persoalan pekerjaan proyek, kepentingan pihak tertentu, atau terdapat persoalan lain yang belum terungkap?
Pertanyaan itu penting dijawab secara terbuka. Terlebih, Dinas PUTR merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur, termasuk pelaksanaan berbagai pekerjaan konstruksi yang menggunakan anggaran publik.
Jika memang terdapat perbedaan pandangan mengenai pekerjaan proyek, semestinya persoalan tersebut dapat dibahas melalui mekanisme audiensi yang terbuka, argumentatif, dan mengedepankan data, bukan justru berujung pada aksi saling serang secara verbal maupun fisik.
TRANSPARANSI JANGAN KALAH OLEH KERIBUTAN
Insiden ini semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya Dinas PUTR.
Sebab, kantor pemerintahan merupakan ruang pelayanan publik yang harus menjunjung tinggi profesionalitas, keterbukaan, serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan hukum.
Pihak-pihak yang terlibat juga perlu memberikan penjelasan secara proporsional agar tidak berkembang berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
KanalIndonesia.com memandang, substansi persoalan yang melatarbelakangi audiensi untuk diungkap dibandingkan sekadar mempertontonkan keributan yang terjadi.
Apabila terdapat persoalan dalam pengelolaan proyek infrastruktur, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi jawaban. Jangan sampai perdebatan mengenai kepentingan publik justru tenggelam oleh konflik antarkelompok.
Kini, publik menunggu penjelasan resmi dari Ormas, LSM maupun pihak LAKI KBB. Apa sebenarnya yang dipersoalkan hingga terjadi keributan di dalam ruangan kantor PUTR.
