JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Isma Yatun kembali dipercaya menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode 2026–2031. Penetapan tersebut dilakukan melalui Sidang BPK setelah dua anggota baru lembaga pemeriksa keuangan negara itu mengucapkan sumpah jabatan di Mahkamah Agung (MA).
Sidang yang diikuti seluruh anggota BPK tersebut menyepakati penetapan pimpinan sekaligus pembagian tugas dan wewenang melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
Mengutip siaran pers BPK, Sabtu (7/11/2026), Sidang BPK merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga tersebut.
Melalui Keputusan BPK Nomor 7/T/K/BPK/HKM.01.06/11/2026, Budi Prijono ditetapkan sebagai Wakil Ketua BPK. Sementara itu, pembagian tugas anggota mencakup sejumlah bidang, mulai dari Anggota I hingga Anggota VII.
Dalam keputusan yang sama, Isma Yatun juga mendapat penugasan tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Anggota VI BPK. Penunjukan tersebut menyusul wafatnya pejabat sebelumnya, Fathan Subchi, pada 25 Oktober 2026.
Seluruh keputusan mengenai susunan pimpinan dan anggota BPK periode 2026–2031 tersebut mulai berlaku pada 3 November 2026.
Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 7/T/K/BPK/HKM.01.06/11/2026, berikut susunan pimpinan dan anggota BPK untuk masa jabatan 2026–2031:
- Ketua BPK: Isma Yatun
- Wakil Ketua BPK: Budi Prijono
- Anggota I BPK: Nyoman Adhi Suryadnyana
- Anggota II BPK: Daniel Lumban Tobing
- Anggota III BPK: Slamet Edy Purnomo
- Anggota IV BPK: Khaidir Abdurrahman
- Anggota V BPK: Bobby Adhityo Rizaldi
- Anggota VII BPK: Akhsanul Khaq
Selain menjabat sebagai Ketua BPK, Isma Yatun juga merangkap tugas sebagai Plt. Anggota VI BPK. Penugasan tersebut diperkuat melalui Keputusan BPK Nomor 8/T/K/BPK/HKM.01.06/11/2026 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Anggota VI BPK.
Sementara itu, pembagian tugas dan kewenangan Ketua, Wakil Ketua, serta anggota BPK berpedoman pada Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Kerja BPK.
Peraturan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Kerja BPK. (*)
