BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah pusat di sektor perumahan, khususnya program Gentengisasi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menilai kedua program tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya menyangkut peningkatan kualitas tempat tinggal, kebijakan itu juga dinilai berpotensi membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
Menurut Jeje, program Gentengisasi merupakan langkah konkret untuk mendorong terciptanya kawasan permukiman yang lebih sehat, aman, tertata, dan memiliki nilai estetika.
Dukungan alokasi genteng untuk wilayah Jawa Barat diharapkan menjadi stimulus dalam mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Ia mengapresiasi kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, terutama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dalam mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan.
Namun, bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya diukur dari jumlah rumah yang mengalami perbaikan.
Keterlibatan pelaku usaha lokal juga menjadi bagian penting agar manfaat kebijakan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Jeje menyoroti peluang bagi produsen genteng lokal yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk terlibat dalam penyediaan kebutuhan material program tersebut.
Menurutnya, pelibatan industri lokal merupakan bentuk keberpihakan terhadap UMKM sekaligus upaya membangun perputaran ekonomi yang bersumber dari potensi daerah.
“Pelibatan produsen genteng lokal berstandar SNI merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada UMKM. Hal serupa ingin terus kita dorong di Bandung Barat agar potensi lokal mampu menopang kebutuhan pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain Gentengisasi, Jeje juga memberikan perhatian terhadap program KUR Perumahan dengan nilai pembiayaan mencapai Rp710 miliar.
Program tersebut dinilai dapat memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau.
Ia berharap skema pembiayaan tersebut dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memperoleh dukungan permodalan untuk sektor perumahan.
Jeje menegaskan, kemudahan pembiayaan dan ketersediaan material bangunan berkualitas merupakan dua aspek penting yang harus berjalan beriringan. Keduanya tidak hanya berdampak terhadap kondisi tempat tinggal, tetapi juga berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong agar sinergi program Gentengisasi dan KUR Perumahan dapat segera ditindaklanjuti hingga tingkat kabupaten dan kota melalui koordinasi perangkat daerah serta dinas teknis terkait.
“Pemerintah Kabupaten Bandung Barat siap berkolaborasi dan menyukseskan program-program strategis nasional demi mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih baik dan masyarakat yang semakin sejahtera,” tandasnya.
Dukungan Pemkab Bandung Barat tersebut diharapkan tidak berhenti pada komitmen administratif. Implementasi di lapangan perlu diarahkan agar masyarakat memperoleh manfaat nyata, sementara UMKM dan produsen material bangunan lokal mendapatkan ruang untuk tumbuh melalui program pembangunan perumahan.
