SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Sebanyak 13 jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau setara eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur masih kosong. Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi A DPRD Jatim karena dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Anggota Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo mengatakan, jumlah jabatan kosong tersebut tergolong besar jika dibandingkan dengan total organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim. Karena itu, pengisian jabatan perlu segera dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang.
Diketahui sejumlah jabatan kosong tersebut di antaranya Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD Dr Saiful Anwar Malang, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jatim, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Jatim, serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim yang akan memasuki masa purna tugas.
Selain itu, terdapat enam jabatan yang proses seleksi terbukanya telah selesai dan tinggal menunggu pengumuman hasil. Keenamnya meliputi Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, Kepala Bakorwil Pamekasan, Kepala Bakorwil Madiun, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, serta Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Jatim. Dua posisi Staf Ahli juga masih kosong.
Freddy menilai, kondisi tersebut tidak bisa dipandang sekadar persoalan administratif. Sebab, Pemprov Jatim sebenarnya telah memiliki sistem manajemen kepegawaian berbasis digital yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk memetakan kebutuhan pejabat, termasuk mengantisipasi kekosongan akibat pensiun.
“Padahal, melalui sistem tersebut, masa pensiun maupun potensi kekosongan jabatan seharusnya sudah dapat diketahui jauh-jauh hari,” tegas Freddy Poernomo, Senin (9/11/2027).
Menurut politisi Golkar ini, pemantauan idealnya dilakukan tiga hingga empat bulan sebelum pejabat memasuki masa persiapan pensiun (MPP). Dengan demikian, proses pengisian jabatan dapat dipersiapkan lebih awal sehingga tidak terjadi kekosongan dalam waktu lama.
Freddy mengatakan, ketika seorang pejabat memasuki masa pensiun, berpindah jabatan, atau mengalami alih fungsi, pemerintah seharusnya sudah memiliki perencanaan untuk menyiapkan penggantinya melalui mekanisme kepegawaian yang berlaku. “Kalau berbasis sistem sudah terlaksana, tapi masih terlambat, ya untuk apa digitalisasi itu,” ujarnya.
Dia juga menyoroti praktik rangkap jabatan melalui penunjukan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi posisi yang kosong. Menurut Freddy, penunjukan Plt memang diperlukan agar roda organisasi tetap berjalan. Namun, mekanisme tersebut harus memperhatikan ketentuan dan batas waktu yang berlaku. “Jabatan rangkap itu tidak boleh lebih dari tiga bulan,” katanya.
Freddy mengingatkan, penempatan pejabat yang merangkap jabatan juga harus mempertimbangkan kedudukan dan jenis jabatan yang diemban. Terlebih, apabila pejabat dari jabatan fungsional diberikan tugas tambahan untuk menjalankan jabatan struktural.
Karena itu, dia meminta Pemprov Jatim tidak menjadikan penunjukan Plt sebagai solusi berkepanjangan. Pengisian jabatan definitif perlu segera dipersiapkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing OPD berjalan optimal.
Lebih lanjut, Freddy menekankan pentingnya prinsip meritokrasi dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Penempatan pejabat harus didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan organisasi, bukan pertimbangan di luar profesionalitas aparatur sipil negara (ASN).
“Yang penting sekarang untuk mengisi jabatan kosong itu harus mengedepankan meritokrasi atau kompetensi. Itu ada diatur di Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023,” ungkapnya.
Freddy berharap Pemprov Jatim memperbaiki perencanaan manajemen kepegawaian, terutama dalam memetakan kebutuhan pejabat dan menyiapkan proses pengisian jabatan secara terukur.
