JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan politik dan polemik terkait dokumen pendidikan yang menyeret nama Gibran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Gibran menyampaikan niat tersebut saat bertemu Presiden Prabowo di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul persoalan hukum terkait dokumen pendidikannya.
Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri tersebut. Namun, Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran terkait persoalan yang sedang dihadapinya.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Prasetyo dalam keterangan di Istana Negara.
Niat pengunduran diri Gibran muncul setelah persoalan dokumen pendidikannya kembali menjadi sorotan publik.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Situasi tersebut kemudian memicu dorongan politik di DPR. Sebanyak 50 anggota dewan dari enam fraksi disebut mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik tersebut.
Desakan itu menambah tekanan politik terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Meski telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden, Gibran hingga Selasa (10/11/2026) masih tercatat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya juga meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kabar pengunduran diri tersebut.
Puan menegaskan, DPR akan menunggu pernyataan dan perkembangan resmi dari pihak terkait sebelum mengambil sikap.
Dengan demikian, perkembangan politik di Istana dan DPR masih menjadi perhatian publik, terutama menyangkut kelanjutan jabatan Gibran serta mekanisme konstitusional apabila pengunduran diri tersebut benar-benar ditempuh.
