JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Penggunaan anggaran negara untuk membiayai jasa promosi melalui figur publik kembali menjadi perhatian. Kali ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan selebritas Raffi Ahmad.
Temuan tersebut diungkap ICW melalui siaran pers pada Senin (9/11/2026). Berdasarkan penelusuran terhadap data realisasi pengadaan barang dan jasa kementerian serta lembaga tahun anggaran 2023–2026 di portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan yang melibatkan perusahaan tersebut.
Dua instansi yang tercatat melakukan kontrak adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kemendikbudristek tercatat mengadakan lima paket pekerjaan pada 2024. Sementara KKP melakukan tiga paket pengadaan sepanjang 2025 hingga 2026.
Jenis pekerjaan yang dibiayai pemerintah terbilang beragam. Mulai dari penayangan konten promosi melalui YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels, Instagram Story, TikTok milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam kegiatan tertentu.
Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah paket event attendance atau jasa kehadiran dalam acara yang nilainya mencapai Rp2,52 miliar.
Besarnya belanja tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar kebutuhan, kewajaran harga, serta sejauh mana hasil pengadaan memberikan manfaat langsung bagi kepentingan publik.
ICW PERTANYAKAN KEBIJAKAN EFISIENSI
ICW menilai pengadaan jasa influencer menggunakan anggaran negara perlu ditempatkan dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas belanja pemerintah.
Persoalan yang disoroti bukan semata-mata besarnya nilai kontrak, melainkan juga relevansi penggunaan jasa figur populer dengan tugas dan fungsi kementerian yang melakukan pengadaan.
ICW mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Di tengah tuntutan penghematan belanja negara, pengadaan jasa promosi dengan nilai miliaran rupiah dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Selain itu, ICW menaruh perhatian terhadap kemungkinan spesifikasi pengadaan yang mengarah kepada penyedia tertentu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam aspek persaingan usaha apabila persyaratan pekerjaan sejak awal terlalu spesifik pada kanal atau akun milik pihak tertentu.
Transparansi mengenai penyusunan kebutuhan, penetapan harga, mekanisme pemilihan penyedia, hingga hasil pekerjaan menjadi bagian penting yang perlu dipertanggungjawabkan.
STATUS RAFFI AHMAD IKUT MENJADI SOROTAN
Sorotan terhadap pengadaan tersebut semakin menarik perhatian publik lantaran Raffi Ahmad tidak hanya dikenal sebagai selebritas dan pemilik jejaring bisnis hiburan, tetapi juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Keterkaitan perusahaan dengan figur yang menduduki jabatan di lingkungan pemerintahan membuat aspek keterbukaan dan potensi konflik kepentingan patut mendapat perhatian.
Meski demikian, temuan pengadaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum ataupun konflik kepentingan. Penilaian harus didasarkan pada dokumen kontrak, struktur kepemilikan perusahaan, proses pengadaan, serta ketentuan yang berlaku.
Publik kini membutuhkan penjelasan dari kementerian terkait maupun PT Rans Animasi Indonesia mengenai alasan pemilihan penyedia, dasar penetapan nilai kontrak, dan manfaat konkret dari pekerjaan yang dibiayai uang negara.
Dengan nilai pengadaan mencapai Rp14,69 miliar, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat dapat menilai apakah belanja tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan program pemerintah dan memberikan hasil yang sepadan dengan anggaran yang dikeluarkan.
