Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
“Kami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,” demikian penegasan sikap Komisi I.
MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA
Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.
Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.
Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.
Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.
