Ia mendorong pemerintah dan DPR membahas langkah lanjutan agar ketentuan tersebut tidak berhenti pada fatwa, tetapi juga memperoleh tindak lanjut melalui kebijakan dan regulasi yang jelas.
Dorongan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai perlindungan masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda dari potensi ketergantungan nikotin serta penyalahgunaan perangkat rokok elektrik.
Di sisi lain, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan menghormati keputusan MUI yang menetapkan vape sebagai produk haram.
Saat ditanya mengenai kemungkinan dampak fatwa tersebut terhadap industri rokok elektrik, Sarmuji menyatakan bahwa setiap produk memiliki pangsa pasar dan konsumen masing-masing.
“Ya terserah aja. Perspektif MUI ya kita hargai aja. Kita enggak mau masuk ke zona yang kita tidak kuasai ya,” ujar Sarmuji di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah menghormati kewenangan MUI dalam menetapkan fatwa keagamaan. Namun, tindak lanjut berupa pelarangan secara hukum tetap membutuhkan kebijakan dan regulasi pemerintah bersama DPR.
Penetapan fatwa haram oleh MUI menjadi pedoman keagamaan bagi umat Islam. Namun, fatwa tersebut tidak serta-merta menjadi larangan hukum negara yang otomatis berlaku terhadap seluruh kegiatan produksi, distribusi, dan penggunaan vape.
Pemerintah bersama DPR perlu membahas landasan hukum, mekanisme pengawasan, ketentuan perizinan, serta konsekuensi hukum apabila kebijakan pelarangan diterapkan.
Melalui rekomendasinya, MUI berharap seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi untuk menutup celah penyalahgunaan vape, termasuk sebagai sarana peredaran narkotika.
MUI juga mengajak organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, keluarga, dan masyarakat meningkatkan edukasi mengenai bahaya rokok elektrik.
Khusus bagi orang tua dan lingkungan pendidikan, MUI meminta adanya perlindungan lebih kuat terhadap anak-anak dan remaja agar terhindar dari paparan serta ketergantungan nikotin.
Dengan terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, pemerintah kini mendapat dorongan untuk mengkaji langkah regulasi lanjutan terkait peredaran rokok elektrik di Indonesia.
MUI Tetapkan Vape Haram, Fatwa MUI 131 Tahun 2026, Larangan Vape di Indonesia, Ahmad Sahroni, Aturan Rokok Elektrik.
