SURABAYA, KANALINDONESIA.COM : Pengelolaan anggaran hibah untuk pelaksanaan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X 2027 memicu polemik. Kebijakan ini menjadi sorotan setelah muncul rencana pengambilalihan pengelolaan anggaran yang selama ini berada di bawah kewenangan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim agar dikelola langsung oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim.
Rencana akuisisi kewenangan tersebut mendapat perlawanan tegas dari MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur. Ketua MAKI Jatim, Heru MAKI, menegaskan bahwa penolakan lembaganya bukan sekadar membela institusi KONI Jatim, melainkan murni didasari kekhawatiran atas ancaman “hilangnya satu hingga dua generasi atlet” akibat terganggunya sistem pembinaan olahraga prestasi.
“Hal inilah yang membuat saya takut akan potensi hilangnya satu atau dua generasi atlet Jawa Timur, berbasis narasi bagaimana kemudian Dispora Jatim masuk ke dalam rimba belantara teknis kemajuan prestasi atlet yang selama ini sudah sangat maksimal dilakukan KONI Jatim,” ujar Heru MAKI.
Heru menambahkan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pembinaan atlet, rekrutmen, seleksi, hingga pemetaan kekuatan kontingen tidak mungkin diambil alih secara instan oleh birokrasi pemerintahan tanpa pemahaman mendalam mengenai karakteristik cabang olahraga. Terlebih, persiapan menuju PON menuntut tahapan teknis yang rumit, mulai dari sistem pemeringkatan (rankingisasi), pemenuhan kuota, hingga pengadaan peralatan tanding yang membutuhkan adaptasi berkelanjutan bagi para atlet.
Selain mempermasalahkan urgensi kebijakan yang dinilai blunder tersebut, MAKI Jatim mendesak Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur selaku pengambil kebijakan anggaran untuk memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum peralihan pengelolaan dana hibah ini.
Tak tanggung-tanggung, MAKI Jatim juga memastikan akan membawa sejumlah temuan dugaan kasus korupsi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dispora Jatim periode 2022–2026 ke ranah hukum. Melalui Tim Litbang dan Investigasinya, MAKI telah mengompulir data yang nantinya akan diserahkan secara resmi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dan Polda Jawa Timur.
“Tolong dicatat, MAKI Jatim secara kelembagaan tidak semata-mata membela KONI Jatim dalam rencana aksi demo akbar ke kantor Dispora nanti, tetapi ikhtiar kami lebih ke arah membela peningkatan prestasi para atlet yang merupakan pejuang dunia olahraga Jawa Timur,” tegas Heru.
Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, serta Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Iwan, belum memberikan respons konfirmasi saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp terkait kejelasan mekanisme penyaluran dan dasar hukum pengalihan dana hibah BK PON dan Porprov Jatim 2027 tersebut.
Publik dan insan olahraga di Jawa Timur kini menanti sikap transparan dari Pemerintah Provinsi Jatim agar persoalan birokrasi tidak menggeser fokus utama, yakni menjaga tradisi prestasi dan melahirkan atlet-atlet terbaik untuk mengharumkan nama Jawa Timur di kancah nasional. (SNT)
