JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menerima dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026).
Penyerahan dokumen tersebut menjadi perkembangan baru dalam dinamika politik di parlemen setelah isu pengajuan HMP mencuat dalam Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan DPR RI pada Selasa (10/11/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat yang diajukan oleh sejumlah anggota dewan dari lintas fraksi partai politik.
Jumlah anggota DPR yang terlibat sebagai pengusul dilaporkan mengalami penambahan dibandingkan perkiraan awal yang disebut berada di kisaran 25 orang.
Penerimaan dokumen tersebut menjadi langkah awal untuk membawa usulan HMP ke dalam mekanisme kelembagaan DPR RI. Namun, penerimaan dokumen tidak serta-merta berarti DPR telah menyetujui penggunaan hak tersebut.
Sementara itu, pimpinan DPR RI juga menggelar rapat bersama sejumlah anggota dewan di ruang rapat Komisi VIII DPR RI untuk membahas perkembangan dan tindak lanjut usulan tersebut.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan dari delapan fraksi di DPR RI.
Pembahasan lintas fraksi ini menjadi perhatian karena usulan HMP menyangkut persoalan yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta tindak lanjut terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).
Berawal dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat tidak terlepas dari polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Putusan kasasi Mahkamah Agung terkait persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang disoroti sejumlah anggota DPR untuk mendorong penggunaan mekanisme politik di parlemen.
Sejumlah fraksi sebelumnya telah menyampaikan sikap terkait persoalan ini. Fraksi PKS, Partai Golkar, dan PKB disebut menyatakan dukungan atau kesiapan untuk menindaklanjuti putusan MA melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat.
Dukungan dari sejumlah fraksi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini mulai mendapatkan perhatian lintas kekuatan politik di parlemen.
Mekanisme HMP Masih Harus Melalui Tahapan DPR
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak kelembagaan DPR yang memiliki prosedur dan persyaratan tersendiri.
Usulan tersebut masih harus melalui pembahasan serta mekanisme pengambilan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR RI.
Karena itu, penerimaan dokumen usulan HMP belum dapat dimaknai sebagai keputusan resmi DPR untuk menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses pembahasan di internal DPR, dukungan anggota, serta keputusan lembaga sesuai mekanisme yang berlaku.
Dengan masuknya dokumen usulan tersebut dan keterlibatan perwakilan delapan fraksi dalam pembahasan, dinamika politik di DPR RI diperkirakan semakin menjadi perhatian publik.
Publik kini menunggu bagaimana pimpinan DPR dan seluruh fraksi mengambil langkah berikutnya dalam menyikapi usulan Hak Menyatakan Pendapat yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
