“Dampak berikutnya adalah potensi berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Penyesuaian produksi oleh industri berorientasi ekspor bisa berpengaruh terhadap pendapatan buruh dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut,” terangnya.
Karena itu, Eddy mendorong Pemprov Jatim tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka ekspor. Pemerintah juga harus memperkuat pasar domestik, melindungi industri lokal, dan memperluas akses pemasaran produk UMKM.
Salah satu strategi yang perlu dimaksimalkan adalah perdagangan antarpulau. Pasar domestik dinilai bisa menjadi penyangga ketika permintaan internasional melemah.
“Jawa Timur memiliki potensi besar dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, makanan olahan, kerajinan, hingga industri kecil. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan konkret pemerintah, terutama dalam mengatasi biaya logistik, keterbatasan informasi pasar, kualitas produk, kapasitas produksi, dan akses pembiayaan,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong sinergi Pemprov Jatim dengan perbankan dan lembaga pembiayaan untuk memperluas akses modal kerja, termasuk optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendampingan sertifikasi halal, standardisasi mutu, legalitas usaha, kemasan, hingga promosi juga harus diperkuat.
Melalui fungsi pengawasan, Eddy mendorong Komisi B DPRD Jatim meminta penjelasan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM terkait perkembangan perdagangan dan kondisi pelaku usaha.
Evaluasi tersebut perlu mencakup jumlah UMKM yang terlibat dalam perdagangan antarpulau dan ekspor, realisasi transaksi misi dagang, jumlah kontrak pembelian berkelanjutan, perkembangan omzet, hingga penyerapan tenaga kerja.
Bagi Eddy, penurunan ekspor tidak cukup dijawab dengan memperbanyak kegiatan promosi dan pameran perdagangan. Pemerintah harus memastikan produk lokal benar-benar memiliki pasar, UMKM memperoleh kesempatan berkembang, buruh terlindungi, serta petani dan nelayan mendapatkan nilai tambah dari hasil produksinya.
“Dengan potensi 4,58 juta UMKM nonpertanian, penguatan ekonomi kerakyatan harus menjadi bagian utama strategi perdagangan Jawa Timur. Peningkatan ekspor harus berjalan beriringan dengan perluasan pasar domestik agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya. Nang
