JAKARTA, KANALINDONESIA.COM : Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendatangi Kompleks Parlemen, Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kedatangan Gibran menjadi perhatian publik setelah muncul kabar bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 hingga 11.18 WIB. Kehadirannya diketahui untuk menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dalam rangka menyampaikan secara langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Dalam pertemuan itu, Gibran secara langsung menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dengan disaksikan sejumlah jajaran pimpinan MPR lainnya.
Kedatangan Gibran ke lembaga tinggi negara tersebut menjadi salah satu perkembangan politik yang menyita perhatian. Pasalnya, langkah pengunduran diri itu berlangsung ketika situasi politik nasional tengah diwarnai berbagai persoalan, termasuk polemik dokumen pendidikan dan munculnya dorongan politik di DPR RI untuk menggunakan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Sebelumnya Bertemu Presiden Prabowo
Sebelum mendatangi Gedung DPR/MPR RI, Gibran dikabarkan telah menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan dengan Presiden tersebut disebut menjadi bagian dari rangkaian komunikasi sebelum Gibran mengambil langkah menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI.
Sehari setelah pertemuan di Lanud Halim Perdanakusuma, Gibran kemudian mendatangi Kompleks Parlemen untuk bertemu langsung dengan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta jajaran pimpinan lembaga tersebut.
Rangkaian peristiwa ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai alasan di balik keputusan Gibran, pertimbangan politik yang melatarbelakanginya, serta bagaimana kelanjutan proses ketatanegaraan setelah surat tersebut diterima.
Di Tengah Polemik HMP dan Wacana Pemakzulan
Langkah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri berlangsung di tengah berkembangnya dinamika politik di DPR RI.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR RI terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden.
HMP merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau persoalan tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
Dalam konteks pemakzulan Presiden maupun Wakil Presiden, mekanisme tersebut memiliki tahapan dan persyaratan konstitusional yang tidak dapat dilewati begitu saja.
Selain persoalan HMP, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran juga menjadi bagian dari berbagai isu yang berkembang dan mendapat perhatian masyarakat.
Namun, hubungan langsung antara polemik tersebut dengan keputusan pengunduran diri Gibran belum dapat dipastikan tanpa adanya penjelasan resmi dari yang bersangkutan.
Bagaimana Proses Pengunduran Diri Wakil Presiden?
Penyerahan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI merupakan perkembangan penting, tetapi tidak serta-merta berarti jabatan Wakil Presiden langsung berakhir pada saat surat diserahkan.
Ketentuan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih seorang Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden untuk mengisi jabatan tersebut paling lambat dalam waktu 60 hari.
Sementara itu, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui mekanisme pemakzulan memiliki ketentuan tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Dengan demikian, perlu ada kejelasan mengenai status surat pengunduran diri yang disampaikan Gibran, proses administrasi ketatanegaraan, serta tindak lanjut dari lembaga negara terkait.
Publik Menunggu Penjelasan Resmi MPR
