JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto dan MPR. Apa tahapan yang terjadi selanjutnya?
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, kekosongan kursi tersebut harus segera diisi melalui proses sidang paripurna dalam batas waktu yang ketat.
MPR diwajibkan menyelenggarakan sidang untuk memilih pendamping Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan.
Dalam mekanisme Penggantian Wakil Presiden ini, Kepala Negara memiliki kewenangan penuh untuk mengusulkan dua nama calon kepada pimpinan MPR guna dilakukan pemungutan suara oleh seluruh anggota.
Calon pengganti tersebut harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilihan umum sebelumnya.
Aturan ini memastikan proses transisi kepemimpinan tetap selaras dengan mandat rakyat yang diberikan pada saat Pilpres sebelumnya sesuai regulasi yang berlaku.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari,” kata Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Setelahnya, MPR baru akan melakukan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wapres. Berikut mekanismenya:
KURSI WAPRES KOSONG
Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 46 ayat 1 UU MD3)
Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR (Pasal 46 ayat 2 UU MD3)
Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3)
Dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3)
Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden (Pasal 46 ayat 5 UU MD3)
Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3)
Jika hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden (Pasal 46 ayat (7) UU MD3)
MPR melantik Wakil Presiden terpilih (Pasal 47 ayat 1 UU MD3).
Langkah Penggantian Wakil Presiden ini juga dinilai akan menghentikan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang tengah bergulir di parlemen. Jika pengunduran diri telah bersifat resmi dan final, maka proses hukum ketatanegaraan terhadap personel yang bersangkutan dianggap tidak memiliki objek lagi.
