Perusahaan induk tersebut harus berfokus pada pengelolaan portofolio, optimalisasi aset, pengendalian anak perusahaan, dan penciptaan nilai ekonomi bagi Pemprov Jatim.
Komisi C menilai JGU tidak seharusnya terlalu banyak menjalankan kegiatan operasional yang beririsan dengan anak perusahaan. Pembagian fungsi harus diperjelas, termasuk menghilangkan tumpang tindih kegiatan usaha dengan PT Puspa Agro.
Untuk anak perusahaan PT Jatim Prasarana Utama (JPU), Komisi C mengusulkan agar tidak lagi dipertahankan sebagai entitas terpisah dan dilakukan penggabungan atau peleburan secara bertahap ke dalam PT JGU.
Langkah tersebut harus didahului kajian hukum, keuangan, perpajakan, serta audit menyeluruh terhadap aset, utang, piutang, kontrak, dan kewajiban perusahaan. Penyelesaian hak karyawan dan pertanggungjawaban direksi juga harus dipastikan agar restrukturisasi tidak menimbulkan beban baru bagi daerah.
Sementara itu, PT Pratama Jatim Lestari (PJL) didorong mempercepat pengembangan usaha dengan membuka peluang masuknya investor baru. Kerja sama dengan investor sebelumnya dinilai belum menunjukkan realisasi dan kinerja sesuai harapan.
Apabila investor lama justru menjadi penghambat, Komisi C merekomendasikan agar hubungan kerja sama segera diselesaikan sesuai ketentuan hukum dan kontrak yang berlaku, termasuk kemungkinan pengakhiran atau pengalihan hak investasi apabila dimungkinkan secara hukum.
Adapun PT Puspa Agro diarahkan bertransformasi menjadi Jatim Food and Logistics Hub. Perusahaan ini harus difokuskan pada perdagangan dan logistik pangan melalui optimalisasi aset, peningkatan efisiensi, serta pembenahan sumber daya manusia.
Komisi C juga meminta indikator kinerja JGU tidak hanya berorientasi pada laba akuntansi. Pengukuran kinerja harus mencakup tingkat pengembalian aset (ROA), arus kas, kemampuan membayar kewajiban, dan kontribusi dividen.
Pembenahan tersebut dinilai penting agar keberadaan BUMD tidak sekadar menjadi entitas bisnis milik pemerintah daerah, tetapi benar-benar mampu mengoptimalkan aset dan memberikan pemasukan nyata bagi kas daerah.
“Tentu kami menunggu jawaban dari Gubernur, atas laporan komisi C ini progres bagaimana?” Pungkasnya. Nang
