Kedua, pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan agenda kelembagaan yang memiliki jalur dan kepentingan tersendiri. RUU tersebut tidak bergantung pada siapa yang menduduki kursi wakil presiden. Karena itu, pembahasannya tetap harus dilihat sebagai proses legislasi antara DPR dan pemerintah.
Ketiga, kedua peristiwa tersebut dapat menjadi ujian bagi konsolidasi kekuasaan dan komitmen pemberantasan korupsi. Ketika terjadi perubahan atau ketidakpastian dalam posisi politik pejabat tinggi negara, publik akan semakin memperhatikan apakah agenda reformasi hukum tetap berjalan secara konsisten.
Momentum Ujian bagi Pemerintahan Prabowo
Bagi Presiden Prabowo Subianto, situasi ini menghadirkan dua agenda besar yang harus mendapatkan kepastian.
Pertama, memastikan persoalan status Wakil Presiden Gibran diselesaikan melalui mekanisme konstitusional tanpa menimbulkan ketidakpastian pemerintahan.
Kedua, memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak berhenti pada penyelesaian administratif dan politik di parlemen, tetapi benar-benar menghasilkan regulasi yang kuat, adil, dan dapat diterapkan.
Publik tentu akan menunggu apakah komitmen pemberantasan korupsi mampu diwujudkan melalui undang-undang yang memberikan kewenangan efektif kepada negara sekaligus melindungi hak-hak warga negara.
Apalagi, perampasan aset hasil tindak pidana merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa korupsi tidak lagi menjadi kejahatan yang menguntungkan pelakunya.
Jangan Sampai Dua Agenda Besar Kehilangan Arah
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai korelasi pengunduran diri Gibran dengan pembahasan RUU Perampasan Aset belum dapat dijawab dengan kesimpulan bahwa keduanya merupakan bagian dari satu skenario politik.
Tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan adanya hubungan langsung antara kedua peristiwa tersebut.
Namun, secara politik, keduanya menghadirkan momentum penting bagi perjalanan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.
Jika persoalan pengunduran diri wakil presiden diselesaikan sesuai konstitusi dan RUU Perampasan Aset berhasil dirumuskan dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, negara memiliki kesempatan memperkuat kepercayaan publik.
Sebaliknya, jika dinamika politik justru menghambat agenda legislasi, publik berhak mempertanyakan konsistensi komitmen pemberantasan korupsi.
Sebab, pada akhirnya, pergantian atau perubahan posisi pejabat negara bukanlah tujuan utama demokrasi. Yang lebih penting adalah memastikan hukum tetap berdiri di atas kepentingan kekuasaan dan tidak berhenti ketika berhadapan dengan kepentingan politik siapa pun.
Dua peristiwa, satu momentum politik nasional. Apakah ini sekadar kebetulan waktu atau awal perubahan konfigurasi kekuasaan? Jawabannya akan terlihat dari keputusan politik dan produk hukum yang benar-benar dihasilkan negara.
