SURABAYA, KANALINDONESIA.COM : Penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence) di lingkungan perguruan tinggi menuntut fondasi tata kelola data yang matang serta regulasi etis yang tegas. Isu krusial tersebut mengemuka dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 melalui klaster diskusi bertajuk “Transformasi Pembelajaran, Digitalisasi, dan Relevansi Lulusan Kematangan Digital, Tata Kelola Data, dan Etika AI” yang dihelat di Aula Candradimuka, Gedung Nano, Kampus MERR-C Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, pada Jumat (13/11).
Untuk membedah praktik baik transformasi digital tersebut, sesi panel ini menghadirkan empat narasumber dari berbagai latar belakang institusi. Mereka adalah Troy (Dosen ISI Yogyakarta), Prof. Dr. Unggul Heriqbaldi (Ketua PUSAKA UNAIR), Dr. Yulistia (Dosen UMDP), serta Prof. Dr. Eng. Wisnu Jatmiko (Guru Besar Fasilkom UI), yang masing-masing memaparkan strategi dan tantangan penerapan AI di kampusnya.
Etika AI dan Orisinalitas dalam Seni Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Troy, menyoroti pentingnya penyusunan regulasi AI berbasis analisis kebutuhan dan kesiapan institusi. Berdasarkan survei internal terhadap mahasiswa dan koordinator program studi di ISI Yogyakarta, mayoritas mahasiswa telah memanfaatkan AI untuk mencari referensi ide dan perbaikan tata bahasa, namun tetap memiliki kesadaran kritis akan risiko penurunan orisinalitas karya.
“Kesenian lahir dari rasa dan pengalaman manusiawi, bukan kalkulasi algoritma. Dalam karya seni ada perlawanan bahan (material resistance) dan proses kreatif yang tidak akan pernah bisa digantikan mesin. Karena itu, aturan AI di kampus seni harus berangkat dari pemetaan kebutuhan nyata agar etika dan orisinalitas cipta tetap terjaga,” tegas Troy.
Fondasi Sebelum Adopsi AI
Sementara itu, Unggul Heriqbaldi menerangkan bagaimana praktik baik penggunaan AI di UNAIR. Melalui pembenahan tata kelola data terpadu sejak 2024, UNAIR berhasil menghilangkan duplikasi data antarunit kerja sekaligus membangun basis data yang valid untuk menopang pengembangan aplikasi AI institusional.
Unggul menegaskan bahwa kematangan dan standarisasi data merupakan fondasi mutlak sebelum perguruan tinggi mengembangkan produk berbasis AI.
“Jika manusia saja masih bingung dengan definisi dan validitas datanya, bagaimana mungkin kita melatih AI dengan benar? Transformasi digital harus dimulai dari satu data yang terstandar dan terintegrasi agar mampu menopang pengambilan keputusan strategis sekaligus inovasi pembelajaran,” ujar Unggul.
Dampak AI dan Kesiapan Ekosistem
Dari perspektif perguruan tinggi di luar Pulau Jawa, Dosen Universitas Multi Data Palembang (UMDP), Yulistia, menjelaskan strategi transformasi digital melalui penguatan kesiapan SDM (AI readiness), tata kelola yang bertanggung jawab (AI governance), serta dampak nyata bagi daerah (AI impact).
Di Sumatra Selatan, UMDP mengarahkan riset terapan dosen dan mahasiswa untuk menghadirkan sistem deteksi titik panas kebakaran hutan dan lahan berbasis data satelit, aplikasi pendampingan sertifikasi halal UMKM (Wongkito Halal), hingga program literasi AI bagi 850 guru SD dan SMP.
“Transformasi AI di perguruan tinggi harus inklusif dan bertanggung jawab. Inovasi teknologi yang dikembangkan kampus tidak boleh hanya dinikmati kalangan internal, tetapi harus hadir memberi solusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ungkap Yulistia.
Melengkapi diskusi, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer UI, Wisnu Jatmiko menekankan urgensi kesiapan infrastruktur riset, kedaulatan digital, serta penetapan standar literasi minimum AI bagi seluruh sivitas akademika (AI-ready people). Wisnu juga menggarisbawahi pentingnya pedoman penggunaan AI yang terpisah bagi dosen dan mahasiswa serta peran gugus tugas institusi.
