SURABAYA, KANALINDONESIA.COM : Jaksa Penuntut Umum (JPU) resmi melayangkan tuntutan pidana selama 3 tahun 3 bulan penjara terhadap Agus Halim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Terdakwa dinilai terbukti bersalah dalam perkara penipuan serta pemalsuan dokumen kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merugikan korban hingga miliaran rupiah.
Tuntutan tersebut disampaikan oleh JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Estik Dilla Rahmawati, saat sidang berlangsung di Ruang Sari 4 PN Surabaya pada Kamis (12/11/2026). Dalam persidangan tersebut, jaksa menegaskan bahwa status terdakwa sebagai residivis dalam kasus serupa menjadi salah satu faktor yang memberatkan putusan.
Di hadapan majelis hakim, jaksa mengungkapkan bahwa terdakwa merupakan residivis yang sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam dua perkara serupa di wilayah hukum Surabaya.
Berdasarkan catatan pengadilan, Agus pernah divonis 2 tahun 6 bulan penjara dalam perkara Nomor 2180/Pid.B/2015/PN.Sby. Selanjutnya, dalam perkara Nomor 3099/Pid.B/2017/PN.Sby, terdakwa kembali dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.
“Riwayat pemidanaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam tuntutan terhadap terdakwa,” ujar jaksa.
Selain riwayat pidana, JPU juga mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami korban, Tjan Stefani Margareta, yang mencapai Rp1,26 miliar.
Sementara itu, hal yang meringankan tuntutan adalah sikap terdakwa yang dinilai berterus terang serta mengakui dan menyesali perbuatannya.
Dalam perkara ini, Agus dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 492 juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Berawal dari Tawaran Tiga Mobil Mewah
Dalam surat dakwaan dan uraian perkara, peristiwa tersebut bermula pada periode Oktober hingga Desember 2014. Saat itu, terdakwa diduga memanfaatkan hubungan pertemanan yang telah lama terjalin dengan korban untuk menawarkan kerja sama bisnis penyewaan kendaraan.
Agus dibantu istrinya Erlinda Halim (DPO) menawarkan tiga unit mobil mewah kepada korban. Untuk meyakinkan korban, terdakwa menyebut kendaraan tersebut memiliki dokumen lengkap, mulai dari BPKB, STNK hingga faktur pembelian.
Tak berhenti di situ, terdakwa juga menjanjikan keuntungan dari hasil penyewaan mobil secara harian. Tawaran tersebut membuat korban tertarik untuk menjalin kerja sama.
Pada awalnya, kerja sama itu seolah berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, sekitar Desember 2014, terdakwa sempat mengembalikan kendaraan kepada korban setelah mobil tersebut disewakan.
Namun, situasi berubah pada Januari 2015. Dengan alasan terdapat penyewa baru, Agus kembali mendatangi kediaman korban untuk mengambil ketiga mobil tersebut.
Karena telah percaya dengan kerja sama sebelumnya, korban kembali menyerahkan kendaraan-kendaraan itu kepada terdakwa.
Namun, setelah mobil dibawa, korban tidak lagi menerima pembayaran hasil penyewaan. Nasib ketiga kendaraan beserta dokumen kepemilikannya pun tidak jelas.
Akibat peristiwa tersebut, Tjan Stefani Margareta mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp1,26 miliar. (SNT)
