BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Kecepatan Kereta Cepat Whoosh yang mampu memangkas perjalanan Jakarta–Padalarang menjadi sekitar 30 menit ternyata belum sepenuhnya diimbangi dengan kemudahan akses transportasi di kawasan Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
Persoalan kemacetan di jalur keluar-masuk stasiun hingga keterbatasan fasilitas pendukung menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Bahkan, waktu yang dihabiskan penumpang untuk menghadapi kemacetan di sekitar stasiun kerap kali justru lebih lama dibandingkan perjalanan menggunakan kereta cepat.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI yang melakukan peninjauan infrastruktur dan transportasi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan bersama jajaran Komisi V DPR RI dan sejumlah instansi terkait, Bupati Bandung Barat menyampaikan bahwa kehadiran Whoosh merupakan kemajuan penting bagi transportasi nasional sekaligus memberikan kemudahan mobilitas masyarakat.
Namun, menurutnya, keberhasilan menghadirkan transportasi berkecepatan tinggi harus diikuti kesiapan infrastruktur pendukung. Jangan sampai keunggulan waktu tempuh kereta cepat justru kehilangan manfaat akibat buruknya konektivitas dan kemacetan di kawasan stasiun.
Bupati mengungkapkan, keluhan mengenai persoalan aksesibilitas tersebut datang langsung dari masyarakat maupun pengguna jasa Whoosh.
Ketimpangan waktu perjalanan menjadi persoalan yang perlu segera mendapatkan perhatian. Penumpang hanya membutuhkan sekitar 30 menit untuk menempuh perjalanan Jakarta–Padalarang, tetapi setelah tiba di stasiun, mereka masih harus menghadapi kepadatan kendaraan saat melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan.
Untuk itu, Pemkab Bandung Barat mendorong pembenahan kawasan stasiun secara menyeluruh, mulai dari optimalisasi integrasi antarmoda transportasi, peningkatan kelancaran akses kendaraan, hingga perluasan fasilitas parkir.
Selain itu, penataan jalur naik-turun penumpang atau drop-off juga dinilai mendesak. Termasuk sterilisasi jalur dari kendaraan yang berhenti maupun parkir sembarangan agar tidak mempersempit ruang gerak kendaraan, terutama pada jam sibuk dan masa libur.
DPR RI Diminta Kawal Pembenahan
Persoalan yang disampaikan Pemkab Bandung Barat tersebut menjadi bagian dari perhatian Komisi V DPR RI dalam kunjungan lapangan kali ini.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim, H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si. Kunjungan tersebut juga diikuti anggota Komisi V, termasuk Marlyn Maisarah yang merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V.
TURUT HADIR PERWAKILAN DIREKTORAT JENDERAL
Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta jajaran pemangku kepentingan lainnya.
Marlyn Maisarah mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan penataan infrastruktur dan sistem transportasi di kawasan Stasiun Padalarang berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, konektivitas antarmoda merupakan faktor penting yang harus diperhatikan agar keberadaan kereta cepat tidak hanya unggul dari sisi kecepatan perjalanan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi penumpang ketika melanjutkan perjalanan.
“Sebagai mitra kerja di Komisi V DPR RI, kami akan terus mengawal agar infrastruktur transportasi yang dibangun benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat Jawa Barat,” tegas Marlyn.
JANGAN BIARKAN INFRASTRUKTUR MODERN TERHAMBAT AKSES JALAN
Kunjungan kerja tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi agenda peninjauan lapangan dan seremonial, melainkan mampu menghasilkan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan transportasi di kawasan Stasiun Padalarang.
Pemkab Bandung Barat berharap Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, PT KCIC, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dalam merumuskan solusi.
