SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Setelah disebut tidak peka pada kepentingan rakyat Jatim, karena tidak hadir pada Rapat Paripurna DPRD Jatim pengesahan APBD Jatim 2026, Rabu (11/11/2026) akhirnya ditanggapi olehFraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim, H. Mohammad Nasih Aschal, S.Pd., M.Pd., membantah ketidakhadiran tersebut adalah bentuk penolakan terhadap pembahasan APBD.
Politisi yang akrab di sapa Lora Nasih menjelaskan, ketidak hadiran seluruh anggota Fraksinya lebih karena memiliki agenda kegiatan partai yang dilaksanakan secara serentak di daerah masing-masing.
“Teman-teman anggota Fraksi semuanya mengikuti agenda kegiatan partai di daerahnya masing-masing,” ujar Lora Nasih itu, Jumat (13/11/2026).
Lora Nasih menegaskan, Fraksi NasDem tetap menjalankan tanggung jawab kelembagaan secara penuh. Dia juga mengaku bahwa sebelum rapat dimulai, pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan ketidakhadiran secara resmi melalui Sekretariat Dewan (Sekwan).
Pemberitahuan resmi tersebut adalah bentuk tanggung jawab Fraksi NasDem terkait tertib administrasi dan menghormati mekanisme dewan. Sikap politik fraksi pun tetap tercatat secara administratif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Lora Nasih juga menjelaskan , Dalam mekanisme pembahasan di DPRD, persetujuan terhadap sebuah raperda tidak semata-mata ditentukan oleh kehadiran fisik dalam satu agenda paripurna. Fraksi NasDem telah mengikuti seluruh tahapan pembahasan sebelumnya, mulai dari penyampaian pandangan umum, pembahasan di komisi, hingga pembahasan bersama Badan Anggaran.
Karena itu, ketidakhadiran pada satu agenda tidak mengurangi substansi dukungan yang telah disampaikan melalui mekanisme resmi tersebut.
Lebih dari itu, Fraksi NasDem secara tegas menyatakan menyetujui dan mendukung penuh Raperda APBD 2027.
“Kita menyetujui dan siap melakukan pengawalan nantinya dalam proses realisasinya,” tandas Lora Nasih.
Menurutnya, persetujuan tersebut bukan sekadar formalitas politik. APBD merupakan instrumen utama pembangunan daerah yang harus menampung aspirasi masyarakat melalui program yang pro-rakyat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.
Karena itu, Fraksi NasDem berkomitmen mengawal realisasi APBD 2027 agar tidak hanya berhenti pada pengesahan di atas kertas. Pengawalan itu meliputi memastikan program berjalan tepat sasaran, dilaksanakan secara transparan, serta manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Jawa Timur. Nang
