Pemerintah daerah sebagai pemilik modal perlu memastikan setiap investasi perusahaan memberikan manfaat sesuai tujuan pendirian BUMD, termasuk mendukung kegiatan usaha dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Dalam perkara ini, tersangka S disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Penyidik juga menerapkan sangkaan alternatif Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Hingga saat ini, perkara masih berada pada tahap penyidikan. Penahanan dan penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak berarti tersangka telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Perkembangan penyidikan selanjutnya diharapkan dapat menjawab tiga persoalan utama, yakni bagaimana dugaan penyimpangan proyek terjadi, siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab berdasarkan bukti hukum, serta bagaimana kondisi dan pemanfaatan aset produksi AMDK milik Perumda Tirta Wening.
Kejelasan ketiga persoalan tersebut menjadi penting agar pengusutan perkara tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga memberikan kepastian mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset perusahaan daerah.
