YOGYAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mendalami dugaan tindakan represif aparat dalam penanganan aksi mahasiswa di Yogyakarta, 10 November 2026. Pemeriksaan bukti visual tersebut menjadi bagian dari penelusuran kemungkinan pelanggaran HAM, termasuk dugaan penggunaan gas air mata hingga memasuki kawasan kampus.
Pendalaman dilakukan setelah Ketua Komnas HAM Anis Hidayah bersama tim meminta keterangan langsung dari pimpinan UGM dalam pertemuan koordinasi di Ruang Sidang Pimpinan UGM, Jumat (13/11/2026). Pertemuan berlangsung sekitar dua jam dan turut membahas kronologi aksi, mahasiswa yang mengalami luka-luka, penangkapan peserta demonstrasi, serta dugaan keterlibatan aparat di lingkungan kampus.
Anis mengatakan, Komnas HAM telah memperoleh gambaran lebih menyeluruh mengenai rangkaian peristiwa tersebut. Salah satu bahan penting yang diperiksa adalah rekaman CCTV UGM, khususnya dokumentasi mulai pukul 21.00 WIB hingga dini hari.
“Tadi juga sudah sudah diputarkan rekaman CCTV dari UGM terutama yang dari jam 21:00 sampai dini hari. Kita bisa melihat bagaimana gempuran gas air mata yang masuk ke UGM tadi,” ujar Anis, seperti dikutip dari pemberitaan NU Online, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Anis, informasi yang diterima Komnas HAM mencakup aksi mahasiswa yang berlangsung damai pada siang hari dengan tuntutan koreksi kebijakan pemerintah. Namun, situasi kemudian berkembang hingga muncul laporan mengenai tindakan aparat, peserta aksi yang terluka, penangkapan, serta dugaan penggunaan gas air mata di kawasan kampus.
Komnas HAM juga telah melakukan penelusuran lapangan dan meminta keterangan sejumlah pihak. Sebelum bertemu pimpinan UGM, lembaga tersebut telah berkoordinasi dengan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Tim Komnas HAM juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah lokasi, antara lain Bundaran UGM, kawasan DPRD DIY, dan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Selain itu, Komnas HAM meminta keterangan korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Anis menegaskan, pengumpulan keterangan dan bukti diperlukan untuk memastikan rangkaian peristiwa serta menilai ada atau tidaknya pelanggaran HAM.
“Hasilnya nanti, kami akan memberikan rekomendasi yang disampaikan kepada para pihak tertentu seperti aparat kepolisian dan yang lainnya,” kata Anis.
Pihak UGM menyatakan mendukung proses penelusuran yang dilakukan Komnas HAM dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. Universitas berharap pemeriksaan berbasis bukti dapat menjelaskan peristiwa yang melibatkan mahasiswa dan menghindari berkembangnya spekulasi.
Wakil Rektor UGM, Arie Sujito, menegaskan pentingnya penggunaan data dalam mengungkap kejadian tersebut.
“Kita support data yang dibutuhkan Komnas HAM untuk basis analisis. Kami tidak ingin terjebak pada blocking politik tetapi datalah yang akan berbicara sehingga ada rekomendasi strategis,” ujar Arie, dikutip dari NU Online.
UGM sebelumnya menyampaikan bahwa tujuh mahasiswa yang sempat diamankan aparat telah dipulangkan. Sementara itu, satu mahasiswa lainnya masih menjalani perawatan medis akibat luka yang dialaminya dalam peristiwa tersebut.
UGM juga menyatakan akan menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama perguruan tinggi lain untuk menelusuri rangkaian kejadian, menghimpun keterangan korban, serta mengumpulkan dokumentasi pendukung.
Persoalan utama yang menjadi perhatian dalam penelusuran Komnas HAM adalah dugaan penggunaan kekuatan berlebih atau excessive use of force dalam pengamanan aksi.
