JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Nama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, semakin mengemuka dalam bursa calon Wakil Presiden Republik Indonesia pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra mulai menyuarakan dukungan agar Dasco mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan 2029.
Dukungan tersebut datang dari DPD Gerindra Sulawesi Utara, Lampung, Banten, dan Jawa Timur. Para pimpinan daerah menilai Dasco memiliki pengalaman politik, kapasitas kepemimpinan, serta kedekatan komunikasi dengan Prabowo yang menjadi sejumlah pertimbangan untuk mengisi posisi Wakil Presiden.
Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Dasco. Ia menilai Dasco memiliki kemampuan politik dan pengalaman dalam mendampingi Prabowo.
“Tentunya menanggapi situasi pusat di mana Bapak Wapres telah mengundurkan diri dan tentunya kita akan mengikuti peraturan perundang-undangan, saya sangat mendukung bapak Profesor Sufmi Dasco untuk menjadi Wakil Presiden,” kata Yulius, Minggu (15/11/2026).
Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, juga menyampaikan dukungan kepada Dasco. Ia menilai pengalaman, kapasitas, dan kepemimpinan Dasco menjadi modal untuk membantu Presiden Prabowo menjalankan pemerintahan.
Dukungan serupa disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten, Andra Soni. Menurutnya, aspirasi tersebut berkembang di kalangan kader Gerindra mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga anak cabang dan ranting.
Adapun Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, menyebut dukungan terhadap Dasco muncul dari aspirasi kader di tingkat akar rumput. Ia menilai Dasco memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi politik, khususnya ketika terjadi kebuntuan di antara elite politik.
Menguatnya dukungan terhadap Dasco tidak serta-merta menjadikannya calon resmi Wakil Presiden. Pengisian jabatan tersebut memiliki mekanisme konstitusional yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, keputusan akhir tidak berada di tangan DPD partai politik yang menyampaikan dukungan. Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon, sedangkan MPR bertugas memilih salah satu di antara keduanya.
Dengan demikian, dukungan sejumlah DPD Gerindra terhadap Dasco masih merupakan aspirasi dan dinamika politik internal partai. Nama Dasco tetap harus melalui tahapan pengusulan Presiden dan pemilihan oleh MPR apabila nantinya diajukan sebagai salah satu kandidat.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan surat tersebut telah diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan konstitusi. Presiden Prabowo juga telah menyatakan menerima serta menghormati keputusan pengunduran diri Gibran.
MPR kemudian menyiapkan tahapan untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan tersebut, termasuk meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti.
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, proses pemilihan harus diselesaikan paling lambat 60 hari melalui sidang MPR.
Menguatnya nama Dasco memperlihatkan dinamika politik di internal Gerindra dalam menyikapi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dukungan dari sejumlah daerah menjadi sinyal adanya aspirasi kader yang menginginkan figur dengan pengalaman politik dan komunikasi kuat bersama Presiden.
