Ansari turut mendorong UIN Madura memanfaatkan berbagai kebijakan dan program yang berada dalam lingkup tugas Komisi VIII DPR RI untuk memperkuat pengembangan kelembagaan.
Sejumlah peluang yang disinggung antara lain kebijakan terkait Undang-Undang tentang Pesantren, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, serta program Sekolah Rakyat. Keberadaan Direktorat Jenderal Pesantren juga diharapkan membuka ruang kolaborasi lebih luas antara perguruan tinggi dan ekosistem pendidikan keagamaan.
Ia berharap pimpinan dan seluruh sivitas akademika UIN Madura menjadikan peningkatan mutu sebagai tanggung jawab bersama. Keberhasilan transformasi, menurutnya, harus tercermin dalam tata kelola profesional, budaya kerja disiplin, kolaborasi, keterbukaan terhadap evaluasi, dan keberanian melakukan inovasi.
“Dengan tata kelola yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan, UIN Madura akan semakin mampu bersaing serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” tutupnya.
