Presiden mengusulkan dua nama calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih satu di antara kedua calon tersebut. MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk melaksanakan pemilihan.
Dengan demikian, penentuan Wakil Presiden pengganti tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Prosesnya harus melewati mekanisme pemilihan di MPR sesuai konstitusi.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada pengajuan dua nama calon oleh Presiden Prabowo dan tahapan pembahasan di MPR. Publik kini menunggu siapa kandidat yang akan diajukan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa pemerintahan 2024–2029.

