JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi babak penting dalam perjalanan panjang pembentukan regulasi yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun.
Rapat Paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani beserta para Wakil Ketua DPR dan dihadiri oleh kuorum yang mencukupi serta perwakilan dari pihak pemerintah.
Persetujuan diberikan setelah seluruh fraksi di DPR menyampaikan sikap menerima RUU Perampasan Aset untuk ditetapkan menjadi undang-undang.
Dalam jalannya rapat, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, pimpinan rapat mengetuk palu sebagai tanda disahkannya RUU Perampasan Aset.
Keputusan tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam agenda pembaruan sistem hukum nasional, khususnya terkait upaya negara mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana.
Instrumen Baru Pemulihan Aset Hasil Kejahatan
Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat instrumen hukum pemerintah dalam melakukan pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Salah satu perhatian utama dalam regulasi tersebut adalah pengembalian aset yang berasal dari praktik korupsi.
Selama ini, pemulihan aset hasil kejahatan menjadi bagian penting dalam pemberantasan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Karena itu, keberadaan undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi negara dalam upaya mengembalikan aset hasil kejahatan.
Perjalanan pembahasan RUU Perampasan Aset hingga akhirnya disetujui DPR menjadi undang-undang menandai berakhirnya penantian panjang yang telah berlangsung sekitar 18 tahun.
Pengesahan ini sekaligus menjadi momentum penting bagi penguatan penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

