Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL JATIM

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim: Anggaran Trans Laut Rp15 Miliar Tak Sebanding dengan 538 Pulau

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim: Anggaran Trans Laut Rp15 Miliar Tak Sebanding dengan 538 Pulau

SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Fraksi PDIP Jatim meradang, Pemprov Jatim dinilai tidak peka dan memikirkan nasib transportasi antar pulau yang dikenal dengan program Trans Laut. Sikap FPDIP ini dipicu kebijakan Pemrov Jatim memotong anggaran program Trans Laut Jawa Timur 2027 menjadi sebesar Rp15 miliar , padahal sudah diajukan 25 Miliar dari 45 Miliar per tahun kebutuhan ideal program ini.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Abrari menilai anggaran tersebut dinilai belum sebanding dengan tantangan geografis Jawa Timur yang memiliki 538 pulau. Dari total itu, 126 pulau ada di Sumenep, Madura. Dengan penggurangan ini Abrari khawatir akan berdampak pada berkurangnya frekuensi pelayaran dan menyulitkan mobilitas masyarakat kepulauan.

Karenanya Fraksinya kata Abrari, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengevaluasi kembali alokasi anggaran tersebut. Alasannya jelas transportasi laut merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, bukan sekadar program operasional pemerintah.

“Jangan sampai masyarakat kepulauan menjadi korban keterbatasan anggaran. Bagi mereka, transportasi laut bukan pilihan, tetapi kebutuhan utama untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi sehari-hari,” tegas Abrari, Selasa (17/11/2026).

Abrari menilai, dengan kondisi geografis Jawa Timur yang memiliki ratusan pulau, pemerintah provinsi seharusnya memberikan perhatian lebih serius terhadap pembiayaan konektivitas laut lewat program Trans Laut Jatim ini.

“Jawa Timur memiliki 538 pulau. Dari jumlah itu, ada 126 pulau di Sumenep, 48 pulau berpenguni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Ini bukan wilayah dengan tantangan geografis biasa. Pemerintah harus memastikan masyarakat di pulau-pulau tetap mendapatkan pelayanan transportasi yang layak. Jangan sampai pembangunan hanya berorientasi pada wilayah daratan dan perkotaan,” ujarnya.

Dengan keputusan anggaran yang hanya 15 Miliar yang ditempatkan di Dinas Perhubungan Jatim, kini operasional Trans Laut telah terjadi pengurangan Rp10 miliar dari usulan Dishub dan selisih Rp30 miliar dari kebutuhan ideal.

Anggota Komisi D ini menilai, pengurangan anggaran tersebut harus dihitung secara cermat karena berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau dengan anggaran Rp25 miliar saja sejumlah rute hanya bisa dilayani sekitar tiga kali dalam sepekan, bagaimana kalau anggarannya hanya Rp15 miliar? Jangan sampai frekuensi pelayaran turun menjadi satu atau dua kali seminggu. Ini tentu akan menyulitkan masyarakat,” ungkapnya.

Dampaknya, kata dia, bukan hanya menyangkut mobilitas penumpang. Keterbatasan jadwal kapal juga bisa memengaruhi distribusi kebutuhan pokok, aktivitas perdagangan, hingga pengangkutan hasil perikanan dari wilayah kepulauan.

Sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan konektivitas laut antara lain Kepulauan Kangean, Masalembu, Sapeken, Raas, Sapudi, dan Gili Iyang di Kabupaten Sumenep, serta Pulau Bawean di Kabupaten Gresik.

“Bayangkan ketika warga membutuhkan akses ke rumah sakit, hendak mengurus pendidikan, atau membawa hasil tangkapan ikan untuk dijual ke daratan, tetapi jadwal kapal sangat terbatas. Karena itu, anggaran transportasi laut harus dilihat sebagai kebutuhan pelayanan publik,” tandasnya.

Karena itu, Fraksi PDIP mendorong agar anggaran Trans Laut 2027 dievaluasi dan dikaji untuk dikembalikan setidaknya mendekati usulan Dishub sebesar Rp25 miliar. Sementara kebutuhan ideal Rp45 miliar dapat dipenuhi secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Selain penambahan anggaran, Sekertaris DPC PDIP Kabupaten Sumenep ini juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan transportasi pada seluruh pulau berpenghuni, termasuk pulau-pulau yang belum memiliki layanan kapal reguler.

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita