Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL PONOROGO

Ketua DPRD Ponorogo Dukung UU Perampasan Aset, Tekankan Keadilan dan Perlindungan Masyarakat

Ketua DPRD Ponorogo Dukung UU Perampasan Aset, Tekankan Keadilan dan Perlindungan Masyarakat

PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, mengapresiasi penetapan keputusan DPR RI terkait undang-undang perampasan aset. Namun, ia mengingatkan agar penerapan aturan tersebut tetap mengedepankan prinsip keadilan, ketegasan pemberantasan korupsi, serta perlindungan terhadap masyarakat.

Menurut Dwi Agus, kebijakan perampasan aset harus menjadi instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memastikan kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

Ia menegaskan, upaya penegakan hukum tidak boleh dilakukan semata-mata atas dasar kekuasaan, melainkan harus berlandaskan keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Pertama, tentunya kami sangat mengapresiasi dan bersyukur atas penetapan atau keputusan terkait undang-undang perampasan aset yang telah dilaksanakan DPR RI. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas, tetapi perlindungan masyarakat juga perlu dijaga. Demikian pula prinsip keadilan harus tetap dipertahankan,” kata Dwi Agus Prayitno saat diwawancarai, Kamis (19/11/2026).

Politikus tersebut berharap, aset yang dirampas melalui proses hukum dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi publik.

“Kita berharap aset-aset tersebut diperuntukkan bagi masyarakat. Kekayaan itu harus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Di sisi lain, kita juga harus menjaga masyarakat dari segala bentuk intimidasi,” ujarnya.

Dwi Agus juga mengingatkan pentingnya memastikan setiap tindakan perampasan aset dilakukan berdasarkan bukti dan proses hukum yang benar. Jangan sampai kebijakan yang sejatinya bertujuan memberantas korupsi justru menimbulkan ketidakadilan atau menjadi alat penyalahgunaan kewenangan.

“Perampasan aset bukan atas nama kekuasaan, tetapi atas nama keadilan. Kaitannya dengan pemberantasan korupsi, kami tetap mengapresiasi. Hal ini perlu ditegaskan dan ditindaklanjuti, termasuk mengamankan aset apabila memang benar-benar merupakan hasil tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Ia menilai, konsistensi dalam pelaksanaan aturan menjadi hal penting agar semangat pemberantasan korupsi berjalan seiring dengan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Dengan penerapan yang tepat, kebijakan perampasan aset diharapkan mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi, menyelamatkan kekayaan negara, sekaligus memastikan hasil penegakan hukum kembali memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita