Bupati Ngawi Sebut Hak Daerah Dipangkas Pusat

Bupati Ngawi Budi Sulistyono kritik kebijakan Bulog
Bupati Ngawi Budi Sulistyono kritik kebijakan Bulog

KANALINDONESIA.COM : Bupati Ngawi Budi Sulistyo melontarkan kritik atas kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah.

Menurutnya, kewenangan daerah perlahan dipersempit oleh pemerintah pusat padahal otonomi daerah yang digadang-gadang bisa memperbaiki kinerja aparatur pemerintah (good governance) ternyata sebatas teori.

Kritik tajam terhadap pusat tersebut dilontarkan Budi Sulistyono/Kanang Bupati Ngawi disela-sela rapat paripurna pengesahan raperda RPJMD dan RPPLH bersama DPRD setempat, Jum’at (15/07). Bebernya dia, kewenangan daerah akhir-akhir ini mulai dikepras oleh pemerintah pusat dan diambil alih secara langsung.

Tentunya aturan main semacam  itu jelas bertolak belakang dengan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri yang memberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab. Utamanya dalam menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi besar yang ada di masing-masing daerah.

“Kecuali ada koordinasi hirarki bolehlah diambil pusat tetapi bukan berati semua diambil milik pusat. Maka peluang untuk mengatur pemerintahan daerah ini sebagaimana tujuan awal dulu itu mulai terkikis,” terang Kanang.

Kanang pun membenarkan seperti ijin usaha pertambangan (IUP) diambil alih pemerintah propinsi (pemprop), UPTD Terminal Kertonegoro plus para pegawainya diambil alih pemerintah pusat. Demikian juga sesuai rencana keberadaan Kesbanglinmas dan Dinas Kependudukan pun juga dicomot oleh pusat.

“Seperti Terminal Kertonegoro masalah lahanya sekitar tiga hektar itu pembebasanya jelas uang daerah yang dipakai dan itu pun melalui proses yang panjang. Tahu-tahu sekarang mau di  eksekusi oleh pusat,” tambahnya lagi.

Tentunya langkah pemerintah pusat bisa jadi sudah melampui kapasitasnya secara undang-undang kalau dilihat dari peranya bahkan bisa diisyaratkan telah terjadi krisis keterpaduan di level pusat. Tidak hanya itu Kanang juga mengkritik banyak hal kebijakan pemerintah pusat termasuk tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan menengah baik SMA dan SMK mau pindah tangan dari kabupaten/kota ke pemprop.

Manuver pemerintah pusat mengintervensi daerah tidak berhenti disitu saja, dengan gaya blak-blakan Kanang menyebut kebijakan pusat tentang peran Bulog langsung ke petani perlu dikaji ulang. Satu contoh disebutkan, pada masa panen raya padi di Ngawi yang terjadi antara Juni-Juli 2016 ini peran Bulog dinilai membatasi ruang gerak petani untuk menjual hasil panenanya.

Dia menilai, Bulog seharusnya mempunyai peran sebagai penyangga terhadap harga hasil panen petani menyesuaikan harga pembelian pemerintah (HPP). Intervensi Bulog dalam melakukan penyerapan gabah secara langsung ke petani juga harus melihat harga pasar. Jangan sampai sebaliknya, ketika harga gabah dipasar diatas HPP malah Bulog ngotot melakukan penyerapan gabah ke petani.

“Misalkan ketika harga pasar dibawah HPP maka Bulog wajib hadir langsung ke petani rugi sedikit tidak apa-apa kan dengan rakyat juga. Apapun dalihnya seperti itu tentunya pemerintah daerah tetap melakukan pengawasan dan melindungi masyarakat daerah itu sendiri,” pungkas Kanang. (dik)