Tak Miliki IMB, Bangunan Lumbung Randubeso di Desa Tampingmojo, Berpotensi Munculkan Konflik

Lumbung Randubeso di Desa Tampingmojo yang berada diatas tanah milik warga

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Seperti diberitakan sebelumnya bahwa di Kabupaten Jombang, banyak sekali bangunan yang tidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), padahal dalam regulasi pemerintah daerah sudah diatur peraturan daerah (perda) nomor 22 tahun 2002 tentang perubahan peraturan daerah kabupaten Jombang Daerah tingkat II Jombang nomor 03 tahun 1999, serta adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 6 tahun 2012 tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) Jombang.

Dan diharapkan adanya sejumlah regulasi tersebut mampu memberikan kepastian hukum terhadap pendirian bangunan, memberikan rasa aman, dan nyaman bagi pengguna bangunan dan lingkungannya, sebagai pelengkap ijin usaha, serta sebagai pelengkap Agunan Bank.

Namun bangunan lumbung yang berada di Desa Tampingmojo, Keacamatan Tembelang, Jombang ternyata tidak memiliki IMB. Hal ini disampaikan oleh Heri Setyobudi, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jombang, saat dikonfirmasi kanalindonesia.com, melalui seluler, pihaknya mengatakan,” untuk syarat pendirian lumbung yang bersumber keuangannya dari pusat memang tidak ada ketentuan adnya IMB mas,” katanya.(16/06/2017)

Baca:  Berkas Perkara Pembunuhan Ruwaeni Segera dilimpahkan

Dari data yang dihimpun kanalindonesia.com, lumbung desa di Desa Tampingmojo Tembelang, dibangun diatas tanah milik milik orang tua dari ketua kelompok tani setempat, dengan catatan tanah tersebut dihibahkan secara sepihak, bukan melalui pejabat pembuat akta tanah atau notaris.

Perlu diketahui bahwa pengajuan IMB haruslah disertai dengan adanya sertifikat tanah, atas nama pemilik bangunan tersebut nantinya. Dan data kepemilikan tersebut haruslah sesuai dengan data yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ketika ditanya soal apakah ada perubahan sertifikat atas hibah dari Matraji selaku pemilik tanah seluas 110 meterpersegi kepada lumbung Randubeso yang berada di Desa Tampingmojo Tembelang, pihaknya mengatakan,” wah kalau soal itu saya tidak tahu mas, nanti saya coba cek nya lagi dilapangan,” ujar Heri.

Baca:  Melalui FGD, Kapusjianstra TNI : Penyiapan Postur TNI Di Kalimantan Timur

Sementara itu Ir Arif Gunawan mengaku bahwa memang selama ini kami belum pernah menerima permintaan Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pengajuan IMB.” Selama ini kita belum pernah menerima pengajuan KRK dari PUPR mas, untuk syarat rekomendasi IMB bangunan milik Desa, termasuk Desa Nglebak, Menganto, Pulo dan lain sebagainya,” ujarnya.(16/06/2017)

Saat ditanya soal lumbung di Desa Tampingmojo, itu jika tak miliki IMB dan didirkan diatas tanah milik pribadi yang dihibahkan secara sepihak pada lumbung Randubeso, apakah nantinya tidak muncul konflik karena sertifikat atas tanah dan bangunan lumbung tersebut masih belum jelas secara hukum, Arif menuturkan,” untuk soal itu, memang IMB seharusnya ada, dan syarat IMB harus ada sertifikat yang jelas atas nama siapa kepemilikan tanah tersebut, dan tercatat di BPN,” katanya.

Baca:  Lagi-Lagi Kecelakaan Bus di Mojoagung Jombang, Enam Penumpang Luka

Lanjut Arif,” hal itu semuanya untuk menghindarkan konflik dikemudian hari dan memberikan kepastian hukum pada pemilik bangunan serta status bangunan tersebut nantinya,” pungkasnya.

Tidak tertibnya pemerintah daerah dalam mematuhi regulasi yang dibuatnya sendiri ini, membuat sejumlah pihak bertanya-tanya apakah fungsi dari perda nomor 22 tahun 2002 tentang perubahan peraturan daerah kabupaten Jombang Daerah tingkat II Jombang nomor 03 tahun 1999, serta adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 6 tahun 2012 tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemda. Dan apakah hukum memang bisa berlaku surut di Kota Santri.(elo)