Projo Jombang, Menilai Pengajuan DD Tahun Anggaran 2015 Cacat Administrasi dan Cacat Hukum, Karena Tak Ada IMB

contoh bangunan tandon air yang ada Desa Bangsri Plandaan yang dibangun dengan Dana Desa

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Adanya sejumlah bangunan milik Pemerintah Daerah (Pemda), dan sejumlah bangunan sarana Desa yang ada di Kabupaten Jombang, yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dinilai bertentangan dengan sejumlah regulasi dari pemda Kabupaten Jombang.

Hal ini dikarenakan adanya peraturan daerah (perda) nomor 22 tahun 2002 tentang perubahan peraturan daerah kabupaten Jombang Daerah tingkat II Jombang nomor 03 tahun 1999, serta adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 6 tahun 2012 tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) Jombang.

Ir Arif Gunawan, selaku Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Jombang, saat ditemui dikantornya pihaknya mengatakan bahwa, selama ini kami belum pernah menerima permintaan Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pengajuan IMB.” Selama ini kita belum pernah menerima pengajuan KRK dari PUPR mas, untuk syarat rekomendasi IMB bangunan milik Desa, termasuk Desa Nglebak, Menganto, Pulo dan lain sebagainya,” ujarnya.(16/06/2017)

Baca:  Istri Grebek Oknum Satpol PP Jombang Saat Bersama WIL, di Kamar Kos

Hal ini sontak membuat Joko Fattah Rochim, selaku Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Jombang, mempunyai penilaian bahwa anggaran pengajuan Dana Desa (DD) mulai tahun anggaran 2015 hingga kini cacat administrasi dan cacat hukum.

“ padahal sudah ada perda yang mengatur IMB, tapi kenapa ada sejumlah bangunan milik pemda dan sarana Desa yang dibangun melalui sumber keuangan dari APBN yakni berupa DD dan APBD yakni berupa Alokasi Dana Desa (ADD), tidak memiliki IMB, ini membuktikan bahwa dalam pengajuan program DD dan ADD pengawasannya sangat lemah, dan masih bertentangan dengan regulasi yang ada,” ujarnya, saat ditemui kanalindonesia.com, dikantornya.(16/06/2017)

Fattah memaparkan bahwa, dalam pengajuan IMB harus diwajibkan bahwa tanah yang akan didirikan haruslah ada sertifikat kepemilikan tanah tersebut, mengingat ini semua demi terciptanya  kepastian hukum terhadap pendirian bangunan, memberikan rasa aman, dan nyaman bagi pengguna bangunan dan lingkungannya.” Bisa kita lihat kalau sejumlah bangunan seperti pasar Desa di Desa Menganto, Lumbung Randubeso di Desa Tampingmojo, Tandon air yang ada di Desa Bangsri, gedung pramuka milik pemkab, dan lain sebagainya apakah semua ada sertifikat tanahnya dan apakah ada IMB nya, “ katanya.

Baca:  FRMJ Desak Kejaksaan Negeri Jombang, Usut Siltap Desa Barongsawahan

Masih menurut penjelasan Fattah,” lantas bagaimana anggaran DD dan ADD bisa turun kalau syaratnya secara administratif saja sudah bertentangan dengan perda yang ada. Bahkan pemda juga membuat perda tentang restribusi IMB, ini kan sudah kacau yang mengawasi evaluasi anggaran DD dan ADD,” ungkapnya.

Lanjut Fattah,” semisal saja kalau ada bangunan yang ambruk dan ada korban, siapa yang akan bertanggung jawab, apakah pemerintah, atau pemerintah Desa. Kalau ada IMB jika terjadi sesuatu sudah bisa dipastikan ada pihak yang bertanggung jawab sesuai IMB nya. Contoh saja Lumbung Randubeso, itu tidak ada sertifikatnya, dan proses hibahnya cacat hukum karena hibah sepihak, dan sertifikatnya belum dipecah, kalau ada ada salah satu ahli waris meminta bangunan dan tanah itu lantas tanggung jawabnya bagaimana ini,” paparnya.

Baca:  300 M Lebih Proyek Gejos Miris

Ketika disinggung langkah apa yang akan dilakukan oleh pihaknya, mengenai masalah ini, pria yang juga menjadi Ketua LSM FRMJ ini menuturkan,” kita mendesak pada aparat penegak hukum turun tangan, dan perkara Desa Menganto terkait bangunan pasar Desa itu harus dikembangkan, bukan malah masuk angin,” pungkasnya.

Sementara itu Hari Utomo selaku Kepala Dinas PUPR saat ditemui dikantornya, pihaknya sedang keluar kantor, karena ada tugas luar, ujar salah satu staf di kantor Dinas PUPR Jombang. Dan terkait apakah Dana Desa (DD), boleh dibuat membangun sarana gedung Desa yang belum mengantongi IMB, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) yakni Darmaji, saat dikonfirmasi via WhatsApp (WA), pihaknya enggan memberikan komentar, dan memilih untuk diam.(elo)