OTT di Mojokerto, KPK Amankan Uang Rp 470 Juta

KANALINDONESIA.COM, MOJOKERTO: Dalam Operasi Tangkap Tanan (OTT) yang melibatkan pimpinan DPRD Kota Mojokerto serta kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 470 juta yang diduga merupakan uang suap dari Kepala Dinas PUPR kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

“Diduga senilai Rp 300 juta itu merupakan pembayaran atas total komitmen Rp 500 juta dari Kadis PUPR kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (17/06/2017).

Menurut Basaria, uang suap Rp 300 juta dari Kadis PUPR itu agar anggota DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai Rp 13 Miliar.

Baca:  Warga RW 5 Berduka Atas Kebijakan Pemkot Kediri

Uang Rp 300 juta ini diamankan dari salah satu yang diduga sebagai perantara suap berinisial H.

BACA : KPK OTT 3 Unsur Pimpinan DPRD dan 1 Kepala Dinas Kota Mojokerto

Sementara itu, pembayaran tahap pertama Rp 150 juta sudah disetor terlebih dahulu kepada DPRD tanggal 10 Juni 2017.

Sedangkan uang lainnya senilai Rp 170 juta, lanjut Basaria, diduga terkait komitmen setoran triwulan yang disepakati sebelumnya.

“Uang Rp 170 juta masih dalam pengembangan terus sampai saat ini,” ujar Basaria.

Rincian dari Rp 170 juta tersebut, Rp 140 juta di antaranya diamankan dari mobil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto Wiwiet Febryanto sedangkan Rp 30 juta lainnya dari tangan perantara lainnya berinial T.

Baca:  Wanra Diharapkan Lakukan Pengecekan Wilayah Bersama Warga Secara Periodik.

Dalam OTT KPK lalu, KPK mengamankan kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Wiwiet Febryanto selaku pemberi suap. Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo (PDI-P), Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani (PKB), dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq (PAN) selaku penerima suap dan dua orang lain yang juga diamankan karena menjadi perantara suap, H dan T. Dua nama terakir saat ini masih berstatus sebagai saksi.

Pemberi suap dalam kasus ini dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca:  Lebih Nikmat Nonton Konser Musik Dari Balkon Expo Resto Jakarta Fair

Sementara penerima suap dalam kasus ini dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(*)