Home / Nasional / News / Opini

Rabu, 5 Januari 2022 - 21:14 WIB

Ketua DPR RI Berharap Pemberian Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Program Vaksin Dosis Ketiga

Editor - rudi

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Sejak pekan terakhir ini Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan masyarakat yang belum di vaksin Covid-19 untuk segera di vaksin dan mengharap pemerintah mempercepat pemberian dosis ketiga atau booster.

Harapan Puan itu dijawab oleh pemerintah yang mengumumkan bahwa pemerintah memutuskan akan memulai program pemberian dosis ketiga vaksin Covid-19 pada 12 Januari 2022 mendatang.

Booster vaksin ditargetkan mulai dijalankan pada 12 Januari 2022 untuk golongan dewasa, dan saat ini masih menunggu hasil riset Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Rencana pemerintah tersebut, tentu mendapat dukungan penuh dari Puan yang berharap agar vaksin dosis ketiga ini dapat diberikan secara gratis untuk masyarakat.

“DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program booster vaksin Covid-19. Kami harapkan booster vaksin diberikan tanpa ada pungutan bayaran, sebab keselamatan masyarakat adalah yang utama,” kata Puan dalam pernyataan pers di Jakarta (6/12/2022).

Baca Juga  Dana TKDD Mengendap di Bank, Ketua DPD Imbau Pemprov Jatim Segera Lakukan Belanja Daerah

Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh rakyat kurang mampu masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, baik itu lansia atau golongan umum. Sehingga masyarakat dari kelompok tersebut betul-betul mendapat pelayanan kesehatan, tanpa perlu mengkhawatirkan biaya.
Kabar baiknya, hal yang ditekankan oleh Puan ini selaras dengan rencana pemerintah yang telah menyatakan akan memberikan vaksin dosis ketiga secara gratis bagi lansia dan PBI BPJS Kesehatan.

Dalam siaran pers yang dilansir Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada Senin (3/1) Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut, vaksin tersebut akan diberikan kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua dengan jangka waktu lebih dari enam bulan.

“Vaksinasi booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas enam bulan sesudah dosis kedua. Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini,” ujar Menkes usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Juga  Hari Keenam, Praperadilan JE Hadirkan Ahli Kriminologi Universitas Brawijaya

Budi mengatakan bahwa vaksinasi booster akan diberikan kepada kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya telah memenuhi kriteria 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua.

“Jadi sampai sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut,” ucap Menteri Kesehatan.

Menkes menuturkan, pemerintah telah mengamankan stok vaksin booster sekitar 113 juta dosis vaksin dari total kebutuhan sebanyak 230 juta dosis. Terkait jenis vaksin yang akan digunakan, akan diputuskan setelah adanya rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Share :

Baca Juga

Daerah

Satreskoba Polrestabes Surabaya Ringkus 120 Tersangka Dari 90 Kasus, Puluhan Kilogram Sabu Dimusnahkan

Nasional

BNPB Kembali Bagikan Masker, Sabun dan Hand-sanitizer di Kota Medan
Wakasau sebagai pembicara wabiner

News

Sambut HUT Ke 65 PIA Ardhya Garini, PIA AG Gelar Webiner dengan Hadirkan Wakasau Sebagai Pembicara

Nasional

Ketua DPD RI Kecam Pelecehan Seksual di Pesantren Manarul Huda Antapani

Birokrasi

Berkas Kasus Tubagus Joddy, Sopir Vanessa Angel P21

Hukum

PT MPI Desak Polda Metro Jaya Usut Tuntas Dalang Penggelapan Investasi Gedung Indonesia One

Birokrasi

Maksimalkan Program MBKM, Untag Surabaya Gandeng PLN

Nasional

Presiden Jokowi Tinjau Kegiatan Vaksinasi Pintu ke Pintu di Provinsi Aceh